Pengelolaan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, masih menghadapi kendala krusial. Sebanyak 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tersebut tercatat belum mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Padahal, sertifikasi HACCP merupakan sistem manajemen pengawasan preventif yang wajib dimiliki setiap dapur MBG guna memetakan risiko kontaminasi serta mencegah terjadinya kasus keracunan massal pada anak sekolah.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, membeberkan bahwa berdasarkan data pemutakhiran per Jumat (11/9/2026), terdapat 131 dapur MBG yang telah beroperasi dari total 145 dapur yang memiliki kepala SPPG. Namun, tujuh dapur di antaranya terpaksa dihentikan sementara operasionalnya akibat kendala administrasi dan SDM.
“Beberapa dapur dihentikan sementara karena belum melakukan pergantian kepala SPPG, belum memiliki petugas gizi khusus, hingga tersandung kendala virtual account,” ungkap Bambang, Minggu (13/9/2026).
Rincian Ketimpangan Sertifikasi Keamanan dan Kehalalan
Dari 131 dapur MBG yang beroperasi di Bangkalan, peta kelengkapan lisensi dan kepatuhan standar medis-higiene menunjukkan ketimpangan yang lumayan signifikan:
-
Sertifikat HACCP (Manajemen Keamanan Pangan): Baru 38 dapur yang telah mengantongi izin resmi, 34 dapur dalam proses pengajuan, dan 73 dapur sama sekali belum memproses.
-
Sertifikat Kompetensi Juru Masak (Chef): Terdata 101 dapur yang memiliki juru masak tersertifikasi, sementara sisanya masih diisi tenaga masak uncertified.
-
Sertifikat Halal: Baru 45 SPPG yang mengantongi sertifikat halal resmi, 66 dapur dalam proses pengajuan, dan 34 dapur belum memproses.
-
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Sebanyak 129 dapur sudah dinyatakan laik sanitasi, dan lima dapur tersisa masih dalam proses verifikasi.
Perlindungan Bagi 297 Ribu Penerima Manfaat
Satgas MBG Bangkalan mendesak seluruh pengelola SPPG untuk segera melengkapi dokumen sertifikasi dan pemenuhan standar kualifikasi teknis. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi menjamin mutu makanan yang didistribusikan ke ribuan anak sekolah.
“Kami berharap seluruh dapur MBG di Kabupaten Bangkalan dapat segera melengkapi persyaratan sertifikasi tersebut. Pengawasan ketat ini penting agar program unggulan Presiden dapat berjalan optimal tanpa diwarnai kasus keracunan, mengingat program ini menyasar 297.026 penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan di Bangkalan,” tegas Bambang.
