Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga Senin (9/11/2026), sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi informasi penegakan hukum antara Kejaksaan Agung dan Polri.
Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla masih terus berlangsung.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung.
Selain proses penyidikan terhadap individu dan perusahaan, pemerintah juga menemukan kebakaran di kawasan lahan konsesi milik puluhan badan usaha.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat karhutla terjadi di area konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi. Total luas lahan yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.
“Dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare,” ungkap Dudung.
32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi Administratif
Dalam penanganan kasus karhutla, Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan kawasan.
Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan untuk melakukan pemulihan.
Langkah administratif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan konsekuensi terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lahan dan kawasan konsesi.
Selain itu, Dudung menyebutkan terdapat 120 subjek hukum lainnya yang masih menjalani proses penanganan tindak pidana.
Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan inspeksi langsung terhadap 57 entitas untuk memeriksa kondisi di lapangan.
“Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas,” tuturnya.
Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelanggar Karhutla
Dudung menegaskan, berbagai langkah penindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus menjalankan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penindakan tidak hanya bertujuan memberikan efek hukum kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh badan usaha mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola lahan.
Pemerintah, lanjut Dudung, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan lahan dan kawasan konsesi berjalan sesuai aturan. Penindakan terhadap individu maupun korporasi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
