Jakarta – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Penanganan kasus tersebut dinilai tidak cukup hanya mengungkap pihak yang melakukan penyadapan secara teknis, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, jaringan pendanaan, serta kepentingan politik dan ekonomi di balik peristiwa tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi menjadi fenomena gunung es. Menurutnya, informasi yang saat ini diketahui masyarakat belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan yang sebenarnya terjadi.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari tindakan tersebut. Karena itu, aparat penegak hukum diminta mengungkap siapa yang memberikan perintah, menyediakan dana, memfasilitasi, hingga pihak yang memiliki kepentingan terhadap dugaan penyadapan tersebut.
“Publik patut mempertanyakan, apakah mungkin tindakan penyadapan terhadap Presiden hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi? Siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan? Semua itu harus dibongkar secara tuntas,” tegas Iwan.
Menurut Iwan, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyadapan. Penegak hukum perlu mengembangkan penyidikan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, aliran pendanaan, serta jaringan yang memiliki kepentingan tertentu.
Dugaan Penyadapan Dikaitkan dengan Agenda Pembenahan Ekonomi
Iwan juga menyoroti dugaan penyadapan tersebut dalam konteks kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengembalikan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemberantasan praktik under-invoicing dan under-accounting, pengawasan transfer pricing, hingga rencana pembentukan bursa komoditas nasional, dinilai sebagai langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia.
Iwan menilai berbagai persoalan ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun telah menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebocoran pendapatan negara, manipulasi nilai ekspor, praktik rente, hingga penguasaan sejumlah sektor ekonomi oleh kelompok tertentu.
“Selama puluhan tahun, kita menghadapi persoalan kebocoran penerimaan negara, manipulasi nilai ekspor, praktik rente, dan penguasaan sektor ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika pemerintah mulai memperketat pengawasan dan membenahi tata niaga sumber daya alam, tentu ada kepentingan ekonomi besar yang berpotensi terganggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pemerintah dalam menutup kebocoran penerimaan negara berpotensi menyelamatkan sumber keuangan dalam jumlah besar. Dengan demikian, keuntungan yang selama ini dinikmati oleh mafia ekonomi, oligarki, maupun kelompok pemilik modal tertentu dapat dibatasi.
Atas dasar itu, Iwan meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya hubungan kepentingan antara aktor politik, mafia ekonomi, pemilik modal besar, dan jaringan lain yang berpotensi berupaya menghambat kebijakan pemerintah.
Meski demikian, kemungkinan keterkaitan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan sekadar asumsi.
“Jangan sampai ada upaya melawan dari dalam terhadap pemerintahan yang sedang berusaha membenahi negara. Jika ditemukan bukti adanya persekongkolan untuk melemahkan Presiden atau menggagalkan agenda strategis nasional, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Penegak Hukum Diminta Bongkar Seluruh Jaringan
Lebih lanjut, Iwan mendesak aparat penegak hukum menangani dugaan penyadapan Presiden Prabowo secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Ia menekankan pentingnya mengungkap keseluruhan jaringan serta motif di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus mampu menjangkau pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi, bukan hanya mengungkap nama-nama yang muncul di permukaan.
Iwan mengingatkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata menyangkut keamanan Prabowo sebagai kepala negara. Lebih luas, kasus tersebut berkaitan dengan kedaulatan Indonesia, perlindungan terhadap Presiden, serta masa depan pengelolaan kekayaan alam nasional.
“Ini bukan semata-mata persoalan Prabowo sebagai Presiden. Ini menyangkut kedaulatan negara, keamanan kepala negara, dan masa depan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok yang ingin mempertahankan keuntungan dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi masyarakat di tengah kemungkinan pertarungan kepentingan politik dan ekonomi tersebut. Menurutnya, rakyat membutuhkan pemerintahan yang memiliki keberanian untuk memberantas korupsi, melawan mafia ekonomi, menutup kebocoran kekayaan negara, serta memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
Iwan menilai kepentingan nasional harus menjadi prioritas dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap agenda pembenahan negara.
“Kalau hari ini ada pertarungan antara agenda pembenahan negara dengan kepentingan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari kebocoran ekonomi, rakyat tentu harus berdiri bersama kepentingan nasional. Kita harus mendukung upaya pemberantasan mafia, oligarki ekonomi yang merugikan negara, dan koruptor, bukan membiarkan mereka mengendalikan arah kebijakan bangsa,” pungkas Iwan.
