BALI – Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat daerah Papua Tengah di Bali, Jumat (6/6/2025), guna merespons krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Pertemuan ini difokuskan pada penanganan situasi kritis di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, dua wilayah yang terdampak paling parah akibat konflik. Data terkini menunjukkan sekitar 60 ribu warga mengungsi ke daerah perkotaan seperti Timika dan Nabire. Bahkan, Distrik Sinak (Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) dilaporkan telah kosong sepenuhnya.
Menteri Natalius menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons serius krisis kemanusiaan di Papua Tengah.
“Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan Para Bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik. Lebih dari itu kami bersama Pemerintah Daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua,” ungkap Natalius.
Ia menambahkan, Kementerian HAM akan segera turun ke lapangan untuk memastikan proses penanganan pengungsi berjalan optimal dan mendukung program-program rekonsiliasi.
“Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama Pemerintah Daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan pendirian pos-pos pengamanan TNI-Polri yang tidak lagi menempati gereja atau rumah-rumah klasis sebagai markas. Gubernur dan para bupati menyampaikan komitmen untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan.
“Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitasi, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri,” kata Natalius.
Selain isu pengungsi, pertemuan juga membahas program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, jalan trans Papua, serta konflik sosial akibat Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya. Natalius menekankan pentingnya penyelesaian secara adat dan percepatan pelantikan Bupati-Wakil Bupati definitif.
“Khusus Puncak Jaya juga dibahas karena di sana sedang ada konflik akibat Pilkada. Menurut kami agar konflik tidak terus berlanjut, pelantikan Bupati definitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” sambungnya.
Untuk isu pembangunan secara umum di Papua, Natalius menyampaikan bahwa Kementerian HAM akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas kementerian. Saat ini, kementeriannya sedang membentuk Kelompok Kerja Papua sebagai mekanisme khusus dalam menangani persoalan-persoalan Papua secara lebih terfokus.
“Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani,” pungkasnya
