JAKARTA – Konflik bersenjata antara Iran-Israel berpotensi mengganggu stabilitas industri nasional, terutama karena ketergantungan sektor manufaktur terhadap energi impor.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya strategi mitigasi terhadap dampak perang Iran-Israel guna menjaga kelangsungan industri dalam negeri.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai bisa mengacaukan rantai pasok global, khususnya dalam pengadaan bahan baku dan logistik ekspor.
Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (18/6), Agus menyebut potensi gejolak nilai tukar dan lonjakan biaya produksi sebagai tantangan besar yang harus segera diantisipasi.
Ia menekankan bahwa stabilitas sektor industri sangat bergantung pada efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi. Hal ini berkaitan langsung dengan upaya memperkuat daya saing dan menjaga kedaulatan energi nasional.
Ketergantungan industri terhadap bahan bakar fosil dari Timur Tengah membuat sektor manufaktur Indonesia rawan terguncang.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengurangi konsumsi energi berlebih dan mulai memanfaatkan sumber energi alternatif yang lebih stabil.
“Karena itu, industri dalam negeri diminta lebih efisien dalam penggunaan energi dalam proses produksi. Penggunaan energi lebih efisien dari berbagai sumber dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri.”
“Hal ini juga sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata dia.
Mitigasi Industri: Energi, Inflasi, hingga Nilai Tukar
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong langkah strategis agar sektor industri tidak terjebak dalam ketergantungan tunggal terhadap energi fosil impor.
Diversifikasi menjadi kata kunci untuk bertahan di tengah ketidakpastian global.
Penguatan struktur energi domestik melalui inovasi dan penggunaan energi baru terbarukan menjadi hal mendesak untuk mengurangi risiko rantai pasok terganggu.
Tak hanya sektor energi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat perang juga menjadi perhatian.
Industri diminta bersiap menghadapi inflasi pada biaya input produksi, yang dikhawatirkan akan menekan kemampuan ekspor.
Pemerintah mengimbau penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) yang difasilitasi Bank Indonesia agar transaksi dengan negara mitra bisa lebih stabil tanpa harus bergantung pada dolar AS.
Dorongan Hilirisasi Agro
Di luar sektor energi, Menperin juga menekankan perlunya strategi industrialisasi untuk sektor pangan nasional.
Menurutnya, hilirisasi agro menjadi solusi nyata dalam menghadapi dampak tak langsung dari konflik Iran–Israel terhadap biaya logistik global dan lonjakan harga pangan impor.
“Ketiga faktor ini — logistik, inflasi, dan nilai tukar — secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan produk pangan impor.”
“Maka jawabannya adalah hilirisasi produk pangan dalam negeri. Industri kita harus mengambil peran dalam memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan domestik agar tidak terus bergantung pada bahan baku pangan impor,” jelas Menperin.
Agus menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang substitusi impor, tetapi juga membangun nilai tambah ekonomi melalui teknologi dan inovasi di sektor pangan.
Upaya ini sejalan dengan program ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan mampu menciptakan sistem produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Menperin menegaskan bahwa industri harus menjadi bagian dari solusi terhadap gejolak ekonomi global.
Dari efisiensi energi hingga hilirisasi pangan, semua strategi diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dampak perang Iran-Israel.
Ketahanan sektor industri menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing.***
