GAZA, PALESTINA – Otoritas Palestina di Gaza menuding Israel sebagai dalang di balik penyelundupan narkoba jenis Oxycodone ke dalam tepung terigu yang didistribusikan melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Tuduhan ini memicu kecaman keras dari PBB, yang menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari agresi Israel terhadap warga sipil Palestina.
Temuan Pil Narkotika dalam Bantuan
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa warga setempat menemukan pil Oxycodone, obat penghilang rasa sakit yang bersifat adiktif, di dalam karung tepung yang dibagikan melalui pusat distribusi GHF. “Kami menemukan pil-pil narkotika di dalam karung tepung yang dikirimkan melalui jalur bantuan yang tidak diawasi oleh badan internasional,” ujar pernyataan resmi otoritas Gaza, dikutip dari Anadolu Agency.
Omar Hamad, seorang apoteker asal Gaza, menyebut temuan ini sebagai “bentuk genosida paling tercela”. Ia menegaskan bahwa Oxycodone adalah obat opioid yang sangat berbahaya, terutama jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis, karena dapat menyebabkan kecanduan parah.
Kecaman dan Seruan Waspada
Komite Anti-Narkoba Gaza mendesak warga untuk memeriksa dengan cermat setiap bantuan pangan yang diterima, khususnya dari pusat distribusi yang diduga didukung AS dan Israel.
“Komite Anti-Narkoba di Gaza mendesak warga untuk lebih waspada, memeriksa makanan yang berasal dari ‘jebakan maut bernama pusat bantuan AS-Israel’,” demikian pernyataan mereka.
Komite juga meminta warga segera melaporkan jika menemukan zat asing dalam bantuan pangan.
PBB turut mengecam keras tindakan ini, menyebutnya sebagai upaya Israel untuk menjadikan pangan sebagai senjata dalam konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
“Ini adalah bagian dari genosida Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina,” ungkap seorang pejabat Gaza, menyebut penggunaan narkoba sebagai “senjata lunak dalam perang kotor terhadap warga sipil.”
Kontroversi Distribusi Bantuan
Gaza Humanitarian Foundation (GHF) menjadi sorotan karena dianggap melemahkan peran lembaga kemanusiaan internasional seperti UNRWA. Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, GHF diduga sengaja digunakan untuk mengalihkan distribusi bantuan dari jalur resmi PBB, dengan tujuan memaksa warga Palestina berpindah dari Gaza utara ke selatan. Langkah ini dikritik keras oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.
Pejabat Gaza menuntut agar distribusi bantuan kembali dikelola oleh badan internasional seperti PBB. “Dalam pernyataan terpisah, pejabat pemerintah Gaza juga menuntut agar jalur distribusi bantuan kembali dikendalikan oleh lembaga internasional seperti PBB (UNRWA), bukan melalui saluran alternatif yang didukung AS dan Israel,” lapor Gelora News.
Dampak pada Warga Gaza
Temuan ini memperparah krisis kemanusiaan di Gaza, di mana warga sipil sudah menghadapi blokade ketat dan serangan militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 56.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak Oktober 2023. Insiden ini juga memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang, terutama karena ada kemungkinan pil Oxycodone telah digiling dan dicampur ke dalam tepung, sehingga sulit dideteksi.
Reaksi Internasional
Laporan ini telah memicu kemarahan di media sosial, dengan banyak warga Palestina dan aktivis mengecam keras AS dan Israel. Sebuah unggahan di platform X menyatakan, “Paket bantuan ke Gaza yang disalurkan Amerika-Israel ternyata diselipkan Oxycodone, narkoba yang sangat berbahaya terutama bagi anak kecil!” Sementara itu, NGO Penang4Palestine menyerukan investigasi menyeluruh oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional.
Tuntutan Investigasi dan Keadilan
Pemerintah Gaza dan sejumlah organisasi kemanusiaan mendesak investigasi transparan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyelundupan narkoba ini. Tuduhan ini juga memperkuat kasus hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), di mana negara tersebut sedang menghadapi tuduhan genosida.
Skandal ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi warga Gaza, dari kelaparan hingga ancaman kesehatan akibat bantuan yang ternodai. Dunia kini menanti respons konkret dari komunitas internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, tanpa ancaman terselubung.
