JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti adanya tantangan besar di sektor ketenagakerjaan yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf yang juga anggota DEN mengatakan berkurangnya pekerjaan layak dengan upah memadai menjadi penyebab utama melemahnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju ekonomi negara.
Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% secara tahunan (year on year), di bawah tren stagnan 5% yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Menurut Arief, penurunan ini erat kaitannya dengan minimnya pekerjaan berkualitas yang mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.
“(Ekonomi makin lemah) memang banyak hipotesanya, tapi menurut saya, itu pasti terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi RI, yaitu pekerjaan layak. Karena yang mempengaruhi daya beli itu pada akhirnya income,” ujar Arief.
Arief menyoroti pergeseran tren ketenagakerjaan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Dulu, pada era 1990-an, tenaga kerja beralih dari sektor pertanian ke industri manufaktur yang lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Namun, kini terjadi fenomena deindustrialisasi dini, di mana pekerja justru berpindah ke sektor perdagangan dan kembali ke pertanian, yang keduanya memiliki produktivitas dan upah lebih rendah.
“Sekarang, orang-orang labor itu dari agrikultur pindah ke sektor yang produktivitasnya rendah. Agrikultur itu, kalau saya tidak salah, itu ranking satu terbawah produktivitasnya, ranking kedua terbawah trade, sektor perdagangan,” ungkap Arief.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat bahwa sektor pertanian menyerap 28,54% dari total 145,77 juta pekerja di Indonesia, atau sekitar 41,61 juta orang, menjadikannya sektor dengan porsi tenaga kerja terbesar. Sektor perdagangan menyusul di urutan kedua dengan 19,26% atau 28,07 juta orang, sementara industri pengolahan hanya menyerap 13,45% atau 19,60 juta orang.
Sektor industri pengolahan menawarkan upah rata-rata Rp3,09 juta, masih kalah dibandingkan sektor konstruksi (Rp3,21 juta) atau aktivitas profesional dan perusahaan (Rp3,97 juta). Upah tertinggi ditemukan di sektor pertambangan (Rp5,09 juta), pengadaan listrik dan gas (Rp5,04 juta), serta keuangan dan asuransi (Rp4,88 juta).
“Jadi kalau saya sering ilustrasikan itu begini, jadi orang desa pindah ke kota, enggak ada manufacturing, enggak ada pabrik, saya mau kerja di sektor jasa saja deh. Bayangan kita kan sektor jasa itu minimal kerja di Starbucks, tapi akhirnya dia kerja di Starbike atau Starling Kopi.” ucapnya.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang berharap mendapatkan pekerjaan layak di sektor jasa modern justru terjebak di sektor informal dengan upah minim. Hal ini memperparah rendahnya daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mengatasi krisis ini, Arief menekankan pentingnya revitalisasi sektor produktif seperti industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dengan upah layak. Pemerintah juga perlu mendorong transformasi struktural yang lebih sehat, mengarahkan tenaga kerja ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi, serta memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar pekerja dapat bersaing di pasar global.
Tantangan ketenagakerjaan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang masa depan ekonomi Indonesia. Dengan langkah strategis, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dan membangun perekonomian yang lebih kuat dan inklusif.
