KAIRO, MESIR – Mesir dengan tegas membantah laporan media Israel yang menyebutkan bahwa negara itu mengusulkan pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari rencana gencatan senjata di Jalur Gaza.
Bantahan ini disampaikan menyusul klaim beberapa media Israel, termasuk stasiun televisi pemerintah KAN, yang menyebut Mesir menyarankan agar senjata Hamas diserahkan sementara di bawah pengawasan sebagai langkah menuju perdamaian pasca-perang.
“Mesir tidak pernah mengusulkan pelucutan senjata Hamas dalam proposal gencatan senjata.”kata sumber pejabat Mesir.
Pernyataan ini merujuk pada laporan yang menyebut Gaza akan dikelola oleh pemerintahan teknokratis di bawah pengawasan Otoritas Palestina, tanpa melibatkan Hamas, sebagai bagian dari kesepakatan.
Proposal Gencatan Senjata dan Dinamika Negosiasi
Menurut sumber resmi, Mesir bersama Qatar mengajukan proposal gencatan senjata berdurasi 60 hari yang telah diterima oleh Hamas.
“Proposal terbaru yang diajukan Mesir dan Qatar dan diterima oleh Hamas melibatkan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza,” ungkap sumber tersebut.
Negosiasi untuk gencatan senjata permanen disebut akan dimulai pada hari pertama kesepakatan tersebut berlaku.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan bahwa perundingan telah menunjukkan “kemajuan signifikan.” Mesir, sebagai mediator utama bersama Qatar dan Amerika Serikat, terus berupaya mencapai kesepakatan komprehensif untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza, yang telah berlangsung selama 22 bulan sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Israel Tetap Bersikukuh pada Pelucutan Senjata
Di sisi lain, Israel menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas merupakan syarat utama untuk mengakhiri konflik.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berulang kali menyatakan bahwa perang di Gaza tidak akan berakhir tanpa pembebasan seluruh sandera, pelucutan senjata Hamas, dan pengendalian keamanan Israel atas wilayah tersebut.
Namun, Hamas menolak keras desakan tersebut, menegaskan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata kecuali negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota berdiri.
Konteks Konflik dan Upaya Diplomasi
Perang di Gaza, yang dipicu serangan Hamas pada Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 62.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Lebih dari 90% hunian di Gaza hancur, dan krisis kemanusiaan memburuk akibat blokade bantuan.
Mesir dan Qatar terus memediasi negosiasi, meskipun upaya sebelumnya sering kali menemui jalan buntu. Proposal terbaru ini mencakup pembebasan 10 sandera Israel dan lebih dari 1.000 tahanan Palestina, serta pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar.
Dengan dinamika yang kompleks, dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari Israel, yang masih mempertimbangkan proposal tersebut. Sementara itu, tekanan internasional meningkat untuk segera mencapai gencatan senjata demi mengakhiri penderitaan warga Gaza dan memulihkan stabilitas di kawasan.
