JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerukan tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap para provokator yang memanfaatkan aksi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan.
Pernyataan ini disampaikan di tengah wacana pembentukan tim investigasi independen, yang menurutnya tidak boleh menghalangi penegakan hukum segera.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (13/9/2025), Yusril menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tanpa menunda, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah kepolisian dalam memproses hukum terhadap pelaku kerusuhan yang terjadi belakangan ini menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam menjaga ketertiban.
“Sesuai arahan Presiden, pemerintah harus segera bertindak melakukan penegakan hukum yang tegas dengan menggunakan aparat penegak hukum yang ada. Kita tidak bisa menunggu terbentuknya tim independen pencari fakta baru mengambil langkah hukum,” ujar Yusril.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto, dalam dialog dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), mengakui gagasan tim investigasi independen sebagai usul yang logis dan patut dipertimbangkan, Yusril menekankan bahwa prioritas utama adalah menangani kejahatan yang sudah terjadi.
Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh akibat aksi provokasi, termasuk perampokan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan penganiayaan.
Yusril memperingatkan bahwa penundaan bisa membiarkan pelaku melarikan diri dan menghilangkan bukti penting.
“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” tegas Yusril.
Saat ini, pembentukan tim pencari fakta independen masih sebatas tuntutan dan diskusi, sementara negara tidak boleh pasif terhadap ancaman keamanan yang nyata di lapangan.
Pernyataan Yusril ini menambah dinamika pasca-kerusuhan demo yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Pemerintah terus berupaya menyeimbangkan hak berdemonstrasi dengan penegakan hukum, guna mencegah eskalasi serupa di masa depan.
