JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengetatkan kebijakan imigrasi dengan menaikkan biaya visa kerja H-1B hingga US\$100.000 per tahun, atau sekitar Rp1,6 miliar.
Kebijakan ini dinilai dapat menyulitkan profesional asing, termasuk dari Indonesia, untuk bersaing di pasar tenaga kerja Amerika Serikat, khususnya di sektor teknologi.
Visa H-1B merupakan skema yang memungkinkan perusahaan di AS merekrut tenaga kerja asing berketerampilan tinggi di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM).
Selama ini, visa tersebut menjadi jalur utama bagi lulusan luar negeri, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja di perusahaan teknologi besar seperti Google, Tesla, dan Microsoft.
Kebijakan baru ini diumumkan Trump pada Jumat lalu sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperketat imigrasi legal.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut program H-1B kerap disalahgunakan perusahaan untuk menekan upah tenaga kerja lokal. Ia menyatakan bahwa reformasi ini diperlukan untuk melindungi pekerja Amerika.
Langkah tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pekerja asing yang saat ini berada di AS.
Sejumlah perusahaan teknologi dilaporkan telah memperingatkan pemegang visa untuk tidak meninggalkan wilayah AS karena risiko kehilangan status kerja.
Meski Indonesia bukan negara pengirim terbanyak dalam program H-1B—posisi teratas ditempati India dan China—setiap tahun ribuan warga Indonesia, khususnya dari latar belakang IT dan teknik, mengandalkan skema ini untuk mengembangkan karier di luar negeri.
Kini, biaya tinggi menjadi hambatan serius yang memaksa banyak calon pelamar mempertimbangkan alternatif lain seperti Kanada atau Eropa.
Trump menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan penyalahgunaan program. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pekan lalu, ia menyatakan bahwa beberapa perusahaan telah mengeksploitasi visa H-1B untuk menurunkan upah dan mengurangi peluang bagi pekerja domestik.
Data pemerintah AS menunjukkan bahwa jumlah pekerja asing di sektor STEM meningkat dua kali lipat dari tahun 2000 hingga 2019, mencapai 2,5 juta orang.
Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja STEM domestik hanya naik sekitar 44,5 persen. Kondisi ini memicu perdebatan luas di dalam negeri mengenai dampak visa H-1B terhadap pasar kerja lokal.
Meski banyak pihak menentang kebijakan ini, sejumlah tokoh industri tetap mendukung keberadaan visa kerja tersebut. CEO Tesla, Elon Musk, yang pernah memegang visa H-1B, menyatakan bahwa tenaga kerja asing berperan penting dalam menjaga daya saing dan inovasi industri AS, terutama dalam persaingan teknologi dengan China.
Sejauh ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta diketahui masih menjadi penerima terbanyak visa H-1B sepanjang semester pertama 2025.
Namun, sebagian besar perusahaan teknologi dan lembaga diplomatik belum memberikan tanggapan resmi atas perubahan kebijakan ini.
Analis memperingatkan bahwa lonjakan biaya visa dapat mendorong migrasi talenta global ke negara lain dan melemahkan posisi AS dalam inovasi teknologi, terutama kecerdasan buatan.
