JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo kembali menjalani pemeriksaan intensif di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi mega proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah. Kasus ini melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2019–2022, yang kini menjadi sorotan karena potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 5,5 jam, dimulai pukul 09.45 WIB saat Sudewo tiba di kantor KPK, hingga ia meninggalkan lokasi pukul 15.03 WIB.
Saat ditemui wartawan usai pemeriksaan, Sudewo yang tampak lelah dan dikawal ketat oleh ajudannya, mengonfirmasi statusnya sebagai saksi.
“Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kereta api,” kata Sudewo, Senin (22/9/2025).
Sudewo tampak menghindari sorotan media, hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi soal rumor pengembalian uang dalam kasus ini.
“Enggak ada pengembalian uang,” ujarnya tegas sebelum buru-buru naik ke mobil dinasnya dan meninggalkan kawasan KPK.
Sebelumnya, Sadewo sudah diperiksa pada 27 Agustus 2025, menandakan bahwa lembaga antirasuah ini masih gencar menggali jejak korupsi di proyek infrastruktur vital tersebut.
Kasus ini pertama kali terbongkar pada 2023, awalnya dengan 10 tersangka yang ditetapkan KPK. Penyidikan kemudian meluas, kini melibatkan 19 individu dan satu korban korporasi.
Sejumlah tersangka sudah digiring ke pengadilan, tapi KPK tak berhenti di situ—mereka terus menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk peran pejabat daerah seperti Sudewo.
Fokus utama penyidikan tertuju pada dugaan aliran dana haram dari proyek senilai Rp143,5 miliar. KPK meyakini Sudewo terlibat sebagai penerima “komitmen fee” sebesar 0,5% dari total nilai kontrak. Berdasarkan perhitungan, ini berarti Sudewo diduga menerima Rp700 juta, yang direalisasikan pada September 2022.
Fakta mencengangkan ini terkuak dari dakwaan jaksa terhadap dua terdakwa kunci: Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan.
Persidangan mereka mengungkap bagaimana fee itu mengalir ke tangan Sudewo, memperkuat keyakinan KPK bahwa korupsi ini bukan hanya soal tender, tapi juga jaringan suap yang melibatkan pejabat tinggi.
Proyek jalur kereta api di Jawa Tengah seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas transportasi nasional, tapi kini tercoreng dugaan penyimpangan anggaran.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap seluruh rantai korupsi, termasuk potensi keterlibatan pihak lain di tingkat daerah dan pusat. “Kami akan terus kembangkan penyidikan hingga tuntas,” ujar sumber internal KPK yang enggan disebut namanya.
