PARIS, PRANCIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk kembali Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri, hanya empat hari setelah Lecornu mundur dari jabatan yang sama.
Langkah ini diambil di tengah gejolak politik yang parah, di mana parlemen terpecah dan anggaran negara terancam mandek, memicu harapan sia-sia dari sekutu maupun oposisi akan sosok pemimpin baru.
Penunjukan Lecornu pada Sabtu (11/10/2025) ini bertentangan dengan ekspektasi luas bahwa Macron akan membawa angin segar untuk menyelesaikan kebuntuan berbulan-bulan akibat rencana penghematan anggaran yang kontroversial.
Krisis ini berakar dari pemilu legislatif mendadak tahun lalu, yang justru melemahkan posisi Macron dengan meningkatkan pengaruh sayap kanan ekstrem di parlemen, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang belum terselesaikan.
Latar belakang krisis politik Prancis semakin rumit sejak Macron mempertaruhkan popularitasnya dengan pemilu tak terduga tersebut.
Alih-alih memperkuat mayoritas, hasilnya malah memperlemah koalisi pemerintah, membuat setiap undang-undang termasuk reformasi anggaran—menjadi medan pertempuran sengit. Ini menandai tantangan domestik terberat bagi Macron sejak ia pertama kali terpilih pada 2017, dengan isu seperti reformasi pensiun 2023 yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun masih menjadi bom waktu sosial.
Dalam pernyataan resmi, kantor kepresidenan Elysee Palace menyatakan, “Presiden republik ini telah mencalonkan Bapak Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan,” seperti dilansir AFP pada Sabtu (11/10/2025).
Lecornu, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Angkatan Bersenjata, menerima penunjukan ini dengan nada bertanggung jawab.
Melalui akun media sosial X-nya, ia menegaskan, dirinya menerima penunjukan kembali dirinya “karena kewajiban“, dan menambahkan bahwa “kita harus mengakhiri krisis politik” yang menyelimuti Prancis.
Ia berjanji melakukan “segala hak yang dimungkinkan” untuk memberikan anggaran bagi Prancis pada akhir tahun, sambil menekankan bahwa memulihkan keuangan publik tetap menjadi “prioritas untuk masa depan kita“.
Lebih lanjut, Lecornu memperingatkan calon anggota kabinet potensial bahwa mereka “harus berkomitmen untuk mengesampingkan ambisi kepresidenan” jelang pemilu presiden 2027.
Pernyataan ini tampaknya ditujukan untuk menjaga fokus pemerintahan dari intrik politik pribadi, meski tantangan membentuk koalisi tetap menjulang tinggi di parlemen yang terfragmentasi.
Reaksi terhadap keputusan Macron pun langsung memanas. Pemimpin sayap kanan dari National Rally, Jordan Bardella, menyebut penunjukan ini sebagai “lelucon buruk” dan berjanji segera mendorong pemungutan suara untuk menjatuhkan kabinet baru.
Sementara itu, Partai Sosialis—yang berperan sebagai kelompok penentu (swing group) di parlemen—menyatakan mereka “tidak mencapai kesepakatan” dengan Lecornu. Mereka mengancam akan menggulingkan pemerintahannya jika reformasi pensiun 2023 tidak ditangguhkan, menambah ketegangan di tengah desakan penghematan fiskal.
Hingga kini, Macron belum menyampaikan pernyataan publik terkait keputusan ini, meninggalkan ruang spekulasi tentang strategi jangka panjangnya menghadapi tekanan domestik yang kian membara.
Apakah Lecornu mampu menyatukan parlemen dan mengamankan anggaran akhir tahun? Pertanyaan ini menjadi sorotan utama bagi stabilitas Prancis menjelang akhir 2025.
Krisis politik Prancis ini tidak hanya menguji ketahanan Macron, tapi juga berpotensi memengaruhi dinamika Uni Eropa secara keseluruhan, terutama dalam isu ekonomi dan migrasi.
