JAKARTA – Ribuan hingga jutaan demonstran membanjiri jalanan di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (18/10/2025) dalam aksi protes nasional bertajuk “No Kings”. Gelombang demonstrasi ini menjadi panggilan kuat untuk mempertahankan nilai demokrasi, di tengah tudingan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump semakin miring ke arah otoritarianisme dan korupsi yang merajalela.
Aksi yang direncanakan di lebih dari 2.600 lokasi ini merupakan putaran kedua dari gerakan serupa yang digelar Juni lalu, dengan peserta yang diprediksi melebihi lima juta orang. Demonstran, yang datang dari berbagai kalangan termasuk kelompok progresif, serikat pekerja, dan warga biasa, menyerukan agar AS tetap setia pada prinsip “no kings”—tidak ada raja di negeri demokrasi.
Protes ini juga berlangsung di tengah pemadaman pemerintah (*government shutdown*) yang telah memasuki hari ke-18, menambah api kemarahan publik terhadap kebijakan Trump yang dianggap merusak institusi negara.
Menurut penyelenggara, lebih dari 200 organisasi telah bergabung sebagai mitra, termasuk kelompok seperti Public Citizen. Dalam pernyataan resminya pada 15 Oktober lalu, Public Citizen menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk melawan “administrasi paling tidak sah dalam sejarah Amerika.”
“Jutaan orang Amerika akan berkumpul dalam protes pro-demokrasi yang damai untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan pernah tunduk pada seorang raja,” ujar perwakilan Public Citizen.
Protes “No Kings” mencapai puncaknya di kota-kota besar seperti Washington DC, New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, dan Atlanta, serta menyebar ke kota kecil di wilayah pedalaman. Di Times Square, New York, ribuan orang memadati area tersebut dengan spanduk bertuliskan *“No Kings, No Dictators”* sambil meneriakkan slogan penolakan terhadap kebijakan imigrasi keras, pengawasan massal, dan upaya pelemahan lembaga yudikatif Trump.
Sementara di Ocean Beach, San Francisco, ratusan demonstran membentuk formasi manusia raksasa yang membentuk kata “No Kings” dan “Yes on 50” sebuah referensi pada inisiatif reformasi pemilu.
Di Los Angeles, suasana aksi berubah menjadi pesta jalanan yang penuh kreativitas, dengan peserta mengenakan kostum unik seperti SpongeBob SquarePants dan balon raksasa mirip Trump. Ginny Eschbach, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang ikut dalam protes ke-42 sejak pelantikan Trump Januari lalu, tampil dengan kostum kuning ikonik tersebut.
“Ini adalah cara saya untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa diam saja,” katanya, seperti dilaporkan The Guardian.
Gelombang protes tak terbatas di AS saja. Di Eropa, aksi solidaritas muncul di beberapa kota, menunjukkan dampak global dari kekhawatiran terhadap kebijakan Trump. Di Portland, Oregon, demonstran berbaris melalui pusat kota dengan yel-yel menuntut reformasi demokrasi, sementara di Birmingham, Alabama, ribuan orang berkumpul untuk mengecam taktik keras Trump yang dianggap mengancam hak sipil.
Namun, aksi ini menuai respons keras dari kubu Republik. Ketua DPR Mike Johnson dan Gubernur Texas Greg Abbott menyebut demonstrasi sebagai “Hate America Rally” yang terkait dengan kelompok ekstrem seperti Antifa dan Hamas. Abbott bahkan mengerahkan Pasukan Garda Nasional Texas ke Austin untuk mengawal acara.
Trump sendiri, dalam wawancara Fox News minggu ini, menyiratkan bahwa Demokrat sengaja memperpanjang shutdown untuk mendukung protes. Meski begitu, penyelenggara melaporkan bahwa hampir seluruh acara berlangsung damai, dengan fokus utama pada perlindungan nilai-nilai konstitusi AS.
Partai Kesetaraan Sosialis (Socialist Equality Party), dalam pernyataannya berjudul “No Kings, No Nazi Führers! Mobilize the Working Class Against Trump’s Dictatorship!”, memperingatkan bahwa kemarahan rakyat saja tak cukup.
“Kemarahan dan kemarahan tidak cukup untuk menghentikan kediktatoran,” tulis partai tersebut, menyerukan mobilisasi kelas pekerja yang lebih terorganisir.
Protes “No Kings” ini menandai momentum penting dalam oposisi terhadap Trump di masa jabatan keduanya, terutama setelah dua gelombang demonstrasi besar sebelumnya.
Dengan partisipasi yang mencapai tujuh juta orang menurut estimasi penyelenggara, aksi ini tak hanya menjadi suara lantang bagi demokrasi AS, tapi juga pengingat global akan pentingnya checks and balances dalam pemerintahan.
