JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan percepatan penanganan jalan nasional di Sumatra yang rusak akibat banjir dan longsor demi menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Penanganan terkini dipusatkan di Provinsi Sumatra Utara, khususnya pada ruas strategis Tarutung–Sibolga dan Tarutung–Sipirok yang berstatus kritis akibat dampak bencana.
Berdasarkan data resmi Kementerian PUPR per Selasa (16/12), ruas Tarutung–Sibolga mengalami kerusakan di sejumlah titik dari arah Tarutung dengan total panjang terdampak sekitar 14 kilometer.
Meski demikian, mobilitas masyarakat menuju Sibolga tetap terjaga melalui jalur alternatif Sidikalang–Barus–Sibolga yang masih dapat dilalui.
Hingga saat ini, kepastian waktu penyelesaian belum dapat ditetapkan karena masih adanya titik kerusakan yang belum terpetakan secara detail serta kendala mobilisasi alat berat ke lokasi terdampak.
Sementara itu, penanganan pada ruas Tarutung–Sipirok sepanjang 2,4 kilometer dilakukan secara simultan dari dua arah untuk mempercepat pemulihan akses.
Sebagai penunjang pergerakan warga, akses menuju Sipirok dari arah Balige tetap terbuka melalui ruas Jalan Provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok sepanjang 114 kilometer.
Pemerintah menargetkan pemulihan fungsional jalan-jalan kritis terdampak bencana dapat diselesaikan pada pertengahan Januari tahun depan.
Data status penanganan bencana per 15 Desember 2025 mencatat total 1.413 lokasi terdampak di tiga provinsi di Sumatera.
Sebaran lokasi terdampak tersebut meliputi 477 titik di Aceh, 306 titik di Sumatera Utara, dan 630 titik di Sumatera Barat.
Dampak kerusakan yang terjadi mencakup tanggul jebol dan kritis, jalan dan jembatan terputus, serta genangan air di sejumlah ruas vital.
Untuk memperkuat respons darurat, Kementerian PU telah mengerahkan 310 personel gabungan dari sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
Ratusan personel tersebut bertugas melakukan inspeksi cepat, penanganan darurat infrastruktur, serta mendukung koordinasi komando penanggulangan bencana di daerah.
Melalui langkah terpadu ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan jalur alternatif tetap tersedia agar distribusi logistik dan aktivitas warga tidak terhambat.***
