BEIJING, CHINA – Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council pada 2026. Dukungan ini disampaikan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai kandidat tunggal dari Kelompok Asia-Pasifik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin di Beijing pada Kamis, 25 Desember 2025.
“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ujar Lin Jian.
Ia menambahkan, “Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat.”
Penunjukan Indonesia sebagai kandidat ketua dari Kelompok Asia-Pasifik telah disepakati secara resmi oleh para anggota kelompok tersebut. Nominasi ini akan diformalkan dalam sidang Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun pendirian badan tersebut.
Apabila disetujui, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam pernyataan tertanggal 24 Desember 2025, menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan seimbang. Indonesia bertekad memanfaatkan peran tersebut untuk memperkuat tata kelola HAM global melalui dialog konstruktif dan kerja sama antarnegara.
Mekanisme kepemimpinan Dewan HAM PBB dilakukan melalui sistem rotasi kawasan geografis setiap tahun. Pada 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan Kelompok Asia-Pasifik, di mana Indonesia merupakan salah satu dari 13 anggota tetap untuk periode 2024–2026
Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota yang terbagi dalam distribusi geografis, yakni Afrika sebanyak 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan kelompok lainnya tujuh kursi, serta Eropa Timur enam kursi. Keanggotaan ditentukan melalui pemungutan suara rahasia Majelis Umum PBB dengan mempertimbangkan kontribusi negara dalam promosi dan perlindungan HAM.
Saat ini, negara-negara Asia-Pasifik yang tergabung dalam Dewan HAM PBB antara lain Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, Qatar, Kuwait, Vietnam, Kirgizstan, Maladewa, dan Kepulauan Marshall.
Struktur kepemimpinan Dewan HAM PBB atau Biro terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional, dengan masa jabatan selama satu tahun sesuai siklus tahunan.
Dukungan China ini dinilai semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung diplomasi hak asasi manusia internasional, seiring dengan upaya global dalam memperkokoh multilateralisme di bidang HAM.
