BANDA ACEH – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh pascabencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026. Dalam rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, fokus utama diarahkan pada penyelesaian empat permasalahan pokok yang menjadi prioritas mendesak masyarakat terdampak.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, T.A. Khalid, yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) DPR untuk koordinasi dengan pemerintah, menyampaikan laporan kemajuan tersebut dalam rapat di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Khalid menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian koordinasi intensif dengan satgas lapangan serta para bupati di kabupaten terdampak pada 1, 2, dan 4 Januari 2026. Hasil koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi pada 5 Januari 2026 untuk menyelesaikan berbagai aduan langsung dari masyarakat.
“Pada tanggal 5 Januari semua laporan dari lapangan kami sampaikan. Teman-teman PIC melaporkan kondisi di lapangan, kemudian ada sejumlah permasalahan yang bisa kami selesaikan langsung,” ujar Khalid.
Ia menambahkan, banyak persoalan yang berhasil ditangani melalui koordinasi tersebut. “Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kami selesaikan,” katanya.
Khalid juga menyoroti komunikasi lintas kementerian yang dinilai berjalan sangat baik dan efektif. “Komunikasi kami antarkementerian sangat luar biasa,” imbuhnya.
Salah satu capaian penting yang telah direalisasikan adalah penyesuaian desain hunian sementara (Huntara) agar lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak, berdasarkan masukan langsung dari warga terdampak. Langkah ini dinilai krusial mengingat ribuan pengungsi masih bertahan di tenda darurat, sementara proses pemulihan menuju Ramadan 2026 semakin mendesak.
Empat Permasalahan Pokok :
Peran Satgas Galapana dalam Penanganan Pascabencana
- Normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan.
- Percepatan penyediaan hunian sementara bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.
- Pemulihan akses infrastruktur menuju wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan.
- Pembersihan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan agar dapat segera ditempati kembali.
“Sungai-sungai yang berpotensi memicu banjir susulan karena masih terdapat kayu dan material lain. Hujan satu jam saja bisa menyebabkan banjir,” kata Khalid.
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 30 Desember 2025, sekaligus bagian dari komitmen DPR RI dan pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang telah menewaskan ratusan jiwa serta menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi di Aceh. Status tanggap darurat di provinsi ini bahkan telah diperpanjang hingga 22 Januari 2026 guna mendukung percepatan penanganan.
Satgas Galapana DPR menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program di lapangan agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran, terintegrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh yang masih berjuang bangkit dari musibah besar tersebut.
