TAPANULI SELATAN – Pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus dipercepat sebagai bagian dari penanganan darurat yang terkoordinasi lintas sektor.
Percepatan proyek huntara ini dipimpin langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebelum hunian mulai ditempati.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara di Tapanuli Selatan rampung sebelum bulan suci Ramadan agar warga dapat tinggal dengan aman dan nyaman sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.
Dalam prosesnya, Kementerian PU bekerja sama dengan pemerintah daerah serta melibatkan sejumlah BUMN Karya guna mempercepat penyelesaian fisik bangunan.
Dukungan teknis juga diberikan oleh PT PLN yang memastikan ketersediaan pasokan listrik bagi seluruh kawasan huntara.
Selain listrik, unit teknis di bawah Kementerian PU bertanggung jawab menyiapkan sarana air bersih dan infrastruktur dasar lainnya agar hunian siap digunakan.
Kementerian PU memastikan setiap tahapan pembangunan huntara berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar kelayakan hunian darurat.
Aspek keamanan, kenyamanan, dan kelayakan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak dapat beraktivitas normal selama masa tinggal sementara.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapan huntara tidak hanya dinilai dari bangunan fisik semata.
“Hunian harus siap secara menyeluruh, air bersih tidak boleh menjadi persoalan ketika masyarakat mulai menempati. Sanitasi, termasuk listrik, harus dipastikan berfungsi sebelum hunian dihuni,” kata Dody dalam keterangannya, Minggu 8 Februari 2026.
Pembangunan huntara ini menjadi bagian penting dari respons cepat pemerintah pascabencana untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat terdampak.
Melalui penyediaan hunian sementara yang layak, warga diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman.
Di kawasan tersebut, Kementerian PU membangun sebanyak 252 unit huntara yang tersebar dalam 21 blok modular.
Setiap blok modular dirancang berisi 12 unit hunian untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
Seluruh unit huntara tersebut diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga atau sekitar 1.800 jiwa korban bencana.
Penetapan dan pengaturan calon penghuni huntara sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat.
Pembangunan huntara dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 2,6 hektare dari total ketersediaan lahan sekitar 16,8 hektare.
Sisa lahan yang tersedia direncanakan akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dari sisi teknis, huntara dibangun menggunakan sistem konstruksi modular untuk mempercepat waktu pengerjaan.
Struktur bangunan menggunakan rangka baja ringan dan baja CNP yang dirancang kokoh dan efisien.
Material dinding menggunakan sandwich panel dengan penutup atap metal serta lantai GRC yang telah dilapisi finishing vinyl.
Setiap unit huntara dirancang memiliki ventilasi dan pencahayaan alami yang memadai demi menjaga kenyamanan penghuni.
Fasilitas sanitasi komunal disediakan di setiap blok modular berupa enam unit toilet dan enam unit shower.
Pembagian fasilitas sanitasi dilakukan secara terpisah antara perempuan dan laki-laki dengan masing-masing tiga unit.
Secara keseluruhan, kawasan huntara ini dilengkapi dengan 126 unit toilet dan 126 unit shower.
Selain itu, setiap blok modular juga memiliki dapur bersama untuk menunjang kebutuhan harian warga.
Tidak hanya hunian, kawasan huntara turut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung bagi aktivitas sosial masyarakat.
Fasilitas tersebut meliputi masjid, gedung serbaguna, dapur umum, dan area cuci yang terintegrasi.
Pemerintah juga menyiapkan ruang komunal, pos jaga, tempat penampungan sementara, serta area hijau.
Untuk mendukung kualitas hidup warga, kawasan ini dilengkapi taman bermain anak, lapangan olahraga, dan area parkir.
Dengan penyediaan fasilitas yang lengkap, pemerintah berharap huntara di Tapanuli Selatan dapat menjadi tempat tinggal sementara yang manusiawi dan layak.***
