WASHINGTON DC, AS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan kemungkinan terjadinya “pengambilalihan damai” terhadap Kuba, menyusul pembicaraan antara kedua negara di tengah kondisi ekonomi pulau Karibia itu yang semakin memburuk.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih sebelum berangkat ke Texas pada Jumat (27/2), Trump menyatakan bahwa pemerintah Kuba sedang menjalin komunikasi dengan Washington.
“Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kita, dan mereka sedang dalam masalah besar,” ujar Trump.
Ia menekankan bahwa Kuba tengah menghadapi krisis finansial mendalam, ditandai dengan ketiadaan dana, minyak, dan pasokan makanan.
“Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya makanan, dan saat ini benar-benar negara yang dalam masalah besar, dan mereka menginginkan bantuan kita,” kata Trump.
Trump berulang kali menyebut potensi “pengambilalihan damai” tersebut, tanpa merinci bentuk atau mekanismenya.
“Mereka tidak punya apa-apa saat ini, tetapi mereka sedang berbicara dengan kita, dan mungkin kita akan melakukan pengambilalihan damai Kuba. Kita mungkin akan melakukan pengambilalihan damai Kuba,” tegasnya.
Ia juga menggambarkan situasi Kuba sebagai “kegagalan yang sangat parah” dan menyatakan harapannya akan perubahan signifikan.
“Sejak saya masih kecil, saya telah mendengar tentang Kuba, dan semua orang menginginkannya berubah. Saya bisa melihat itu terjadi,” tambah Trump.
Presiden AS itu menegaskan kembali keterlibatan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam negosiasi tingkat tinggi dengan pihak Kuba.
Pernyataan Trump muncul di tengah tekanan ekonomi yang diperketat Washington terhadap Havana, termasuk pembatasan pasokan bahan bakar yang memperparah krisis di pulau tersebut. Langkah ini menyusul upaya AS memperluas pengaruh di Amerika Latin, termasuk setelah penggulingan sekutu Kuba di Venezuela.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Kuba terkait pernyataan tersebut. Pengamat hubungan internasional menilai pernyataan Trump dapat memicu reaksi keras dari Havana, yang selama puluhan tahun menentang intervensi AS.
