TEHERAN, IRAN – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran menolak rencana putaran baru perundingan damai yang diusulkan Washington. Penolakan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan mengirim utusan ke Pakistan untuk membuka negosiasi baru.
Langkah tersebut menambah ketidakpastian di tengah masa gencatan senjata dua pekan yang disebut tinggal menyisakan satu hari sebelum berakhir.
Trump sebelumnya menyatakan delegasi AS dijadwalkan tiba pada Senin malam waktu setempat guna membahas penyelesaian konflik. Namun, ia juga melontarkan ancaman keras apabila Iran menolak proposal yang diajukan Washington.
“Kami menawarkan KESEPAKATAN yang sangat adil dan masuk akal, dan saya berharap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik dan setiap jembatan di Iran,” tulis Trump melalui akun Truth Social, dikutip Middle East Online, Senin (20/4/2026).
Iran Sebut Tuntutan AS Berlebihan
Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan keputusan Teheran untuk tidak menghadiri putaran kedua perundingan dipicu sikap Amerika Serikat yang dinilai tidak konsisten dan memberatkan.
“Iran menyatakan bahwa ketidakhadirannya dalam putaran kedua perundingan berasal dari apa yang disebut sebagai tuntutan berlebihan Washington, ekspektasi tidak realistis, perubahan sikap yang terus-menerus, kontradiksi berulang, serta blokade laut yang masih berlangsung, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata,” tulis IRNA.
Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan Iran tersebut.
Delegasi AS Sempat Disiapkan
Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih menyebut delegasi Amerika akan dipimpin Wakil Presiden JD Vance, didampingi utusan khusus Steve Witkoff serta Jared Kushner.
Namun, Trump kemudian mengatakan kepada media AS bahwa Vance tidak akan berangkat, menandakan adanya perubahan komposisi delegasi di menit akhir.
Perubahan itu terjadi saat jalur diplomasi masih rapuh dan kedua negara belum menemukan titik temu dalam isu strategis, terutama program nuklir Iran serta keamanan jalur pelayaran internasional.
Selat Hormuz Masih Tertutup
Situasi semakin rumit karena arus pelayaran di Selat Hormuz masih terganggu. Jalur laut vital tersebut menjadi salah satu titik panas utama yang memengaruhi stabilitas pasar energi global.
Iran sebelumnya menutup akses selat itu bagi seluruh kapal asing setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari. Penutupan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap distribusi minyak dunia.
Pada Jumat (17/4), Teheran sempat mengumumkan rencana pembukaan kembali jalur perairan tersebut. Namun keputusan itu dibatalkan sehari kemudian setelah Trump menolak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
“Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap Perjanjian Gencatan Senjata kita!” tulis Trump dalam unggahan lain pada Minggu pagi.
Risiko Harga Minyak Naik
Penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak ketika pasar global kembali dibuka setelah akhir pekan. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman energi dunia.
Analis menilai kegagalan perundingan baru antara Washington dan Teheran dapat memperbesar risiko gejolak harga komoditas serta memperpanjang ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Pakistan Jadi Mediator Utama
Di tengah kebuntuan itu, Pakistan tetap berupaya memainkan peran sebagai mediator utama. Perdana Menteri Shehbaz Sharif dilaporkan melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Minggu.
Dalam keterangan resmi pemerintah Pakistan, Pezeshkian menyampaikan apresiasi atas upaya mediasi Islamabad. Namun, ringkasan percakapan tersebut tidak menyinggung keputusan Iran menolak putaran negosiasi berikutnya.
Dengan waktu gencatan senjata yang semakin menipis, peluang tercapainya kesepakatan damai kini berada dalam tekanan besar. Jika tidak ada terobosan dalam waktu dekat, kawasan diperkirakan kembali menghadapi eskalasi konflik terbuka.
