BUDAPEST, HUNGARIA – Perdana Menteri terpilih Hungaria Peter Magyar mengirim sinyal keras kepada Israel dengan menegaskan negaranya akan mematuhi kewajiban sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk menjalankan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bila memasuki wilayah Hungaria.
Pernyataan itu disampaikan Magyar usai kemenangan Partai Tisza dalam pemilu parlemen Hungaria, sekaligus menandai perubahan drastis kebijakan luar negeri Budapest setelah berakhirnya era panjang kepemimpinan Viktor Orban.
“Saya telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa kami tidak akan keluar dari ICC,” kata Magyar dalam konferensi pers, Senin (20/4/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus membatalkan arah kebijakan pemerintahan sebelumnya yang sempat mendorong Hungaria keluar dari ICC. Magyar menegaskan negaranya justru akan tetap berada dalam kerangka hukum internasional dan menghentikan proses penarikan diri paling lambat pada 2 Juni mendatang.
Lebih jauh, Magyar menekankan seluruh negara anggota ICC memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti setiap surat perintah penangkapan yang diterbitkan pengadilan tersebut. Menurut dia, aturan itu berlaku bagi siapa pun yang masuk ke wilayah negara anggota.
“Setiap negara anggota wajib mematuhi keputusan mahkamah, termasuk menahan pihak yang dicari ketika berada di wilayah mereka,” ujar Magyar.
Pernyataan itu dipahami sebagai pesan langsung kepada Netanyahu, yang pada November 2024 menjadi salah satu pihak yang dikenai surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan perang dalam konflik Gaza.
Selain Netanyahu, ICC juga mengeluarkan surat perintah terhadap mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Majelis Pra-Peradilan ICC saat itu menolak keberatan Israel atas yurisdiksi pengadilan untuk menyelidiki situasi di Palestina.
Sikap Magyar berbanding terbalik dengan pendahulunya, Viktor Orban. Pada Mei 2025, parlemen Hungaria di bawah pemerintahan Orban telah menyetujui langkah keluar dari ICC dengan alasan lembaga tersebut dinilai tidak lagi netral.
Orban kala itu menyebut ICC telah berubah dari institusi hukum internasional menjadi organisasi yang sarat kepentingan politik. Kebijakan tersebut menuai kritik karena Hungaria merupakan anggota Uni Eropa yang selama ini terikat pada berbagai instrumen hukum internasional.
Kini, kemenangan Partai Tisza membuka jalan bagi perubahan besar di Budapest. Berdasarkan hasil penghitungan 95,63 persen suara, partai pimpinan Magyar meraih 137 dari total 199 kursi parlemen, cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
“Saya meminta presiden untuk segera memerintahkan saya, sebagai pemimpin daftar partai yang menang, untuk membentuk pemerintahan,” kata Magyar di hadapan para pendukungnya.
Dengan mandat politik kuat itu, Magyar menegaskan Hungaria akan kembali memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa dan tetap berkomitmen terhadap NATO.
Namun, sorotan terbesar datang dari sikap tegasnya terhadap ICC dan Netanyahu. Jika kebijakan tersebut dijalankan, Hungaria berpotensi menjadi salah satu negara Eropa pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan menangkap pemimpin Israel sesuai surat perintah ICC.
Langkah itu diperkirakan memicu ketegangan diplomatik baru, sekaligus menempatkan Hungaria di garis depan perdebatan global mengenai penegakan hukum internasional dan konflik Timur Tengah.
