JAKARTA – Masalah kesehatan mental anak Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah setelah Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi kecemasan dan depresi pada hampir 10 persen anak yang telah menjalani pemeriksaan.
Dari sekitar tujuh juta anak yang telah mengikuti skrining kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan mendeteksi jumlah signifikan anak yang menunjukkan gejala gangguan kecemasan maupun depresi.
Temuan ini menandai bahwa kesehatan jiwa anak menjadi isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu tetapi juga kondisi sosial dan lingkungan tempat mereka tumbuh.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memaparkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Senin (9/3).
Budi menjelaskan bahwa sekitar 4,4 persen atau kurang lebih 338 ribu anak menunjukkan indikasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder.
Sementara itu sekitar 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi atau depression disorder.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi.
Ia menegaskan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dalam kondisi tertentu dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti percobaan bunuh diri.
Data Global School-Based Student Health Survey mencatat adanya lonjakan angka anak yang mencoba bunuh diri dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Menurut Budi, faktor pemicu gangguan kesehatan mental anak tidak hanya berasal dari kondisi pribadi tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, hubungan pertemanan, serta tekanan dalam dunia pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).”
“Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Kesehatan menargetkan perluasan program skrining melalui CKG agar dapat menjangkau hingga 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menyebutkan bahwa anak-anak yang terdeteksi memiliki gejala akan ditindaklanjuti oleh fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
Pemerintah juga mempercepat penempatan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang saat ini jumlahnya masih terbatas dan baru mencapai sekitar 203 orang di seluruh Indonesia.
Selain itu, layanan darurat kesehatan jiwa juga disiapkan melalui platform digital Healing119.id yang berfungsi sebagai kanal bantuan krisis psikologis bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Kementerian Kesehatan mendorong keterlibatan guru Bimbingan Konseling dan wali kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental.
Program deteksi dini kesehatan jiwa anak ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Kesehatan Jiwa Anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3).
Kolaborasi lintas sektor tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi mulai dari upaya pencegahan, edukasi, hingga penanganan medis dan rehabilitasi.
Sembilan instansi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga atau BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Polri.
Melalui kerja sama ini pemerintah juga memastikan bahwa data pribadi anak yang mengikuti skrining kesehatan mental akan dijaga kerahasiaannya agar tidak menimbulkan stigma sosial.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah.***
