JAKARTA — Negara-negara Arab dan Eropa kini berada di persimpangan pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka terancam kehilangan akses terhadap jalur minyak terpenting di dunia. Di sisi lain, mereka diminta memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), sebagaimana disiarkan oleh televisi pemerintah Iran, IRIB, dan dilansir The Guardian serta CNN pada Selasa (10/3), menetapkan satu syarat bagi negara-negara yang ingin kembali melintasi Selat Hormuz, yaitu mengusir duta besar AS dan Israel dari wilayah mereka.
“Setiap negara Arab atau negara Eropa yang mengusir Duta Besar Israel dan Amerika dari wilayahnya, akan memiliki kebebasan dan wewenang penuh untuk melewati Selat Hormuz mulai besok,” kata IRGC dalam pengumumannya pada Senin (9/3) malam.
Selat Hormuz ditutup sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara berskala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menyasar target-target di Israel serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.
Dampak penutupan itu langsung terasa di pasar energi global. Lalu lintas kapal tanker di selat tersebut anjlok hingga 90 persen hanya dalam sepekan, berdasarkan data perusahaan analisis Kpler yang mengoperasikan platform MarineTraffic. Padahal, jalur perairan itu biasanya menangani sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia serta volume ekspor gas alam cair secara global.
Tekanan pada pasokan energi itu mendorong harga minyak melampaui US$100 per barel , didorong tidak hanya oleh penutupan selat, melainkan juga oleh perlambatan produksi minyak di kawasan Timur Tengah akibat konflik yang terus berlangsung.
Tawaran Iran ini menempatkan banyak negara di hadapan kalkulasi berat, yaitu mempertahankan hubungan diplomatik dengan Washington dan Tel Aviv, atau membuka kembali akses terhadap urat nadi energi yang menopang perekonomian mereka.
