JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi fokus utama pemerintah karena menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang masih menghadapi persoalan gizi dan stunting.
Dalam situasi tekanan fiskal dan beragam kritik terhadap kebijakan tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat.”
“Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun.”
“Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” tegas Prabowo dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan puluhan ribu dapur umum dalam program MBG akan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan rantai pasok pangan dari tingkat lokal hingga nasional.
“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja.”
“Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” ujar Prabowo.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di lapangan sehingga dilakukan langkah evaluasi dan penertiban.
“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Presiden juga memastikan bahwa pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari optimalisasi anggaran melalui efisiensi dan pengurangan kebocoran.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata, terutama oleh masyarakat lapisan bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
“Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkas Prabowo.***
