JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus mengakselerasi program hilirisasi industri dan memperkuat ketahanan energi nasional sebagai langkah strategis menuju kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam.
Langkah percepatan ini ditegaskan dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026) dengan melibatkan sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memaparkan perkembangan terbaru program prioritas tersebut.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan proyek hilirisasi berjalan sesuai target sekaligus memperluas pemanfaatan energi domestik agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri.
Program hilirisasi tahap pertama yang mencakup 20 proyek kini mulai menunjukkan progres signifikan dengan sebagian telah memasuki tahap groundbreaking dan sisanya dijadwalkan mulai dalam waktu dekat.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun (rupiah) dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga memperluas cakupan hilirisasi dengan menyiapkan tambahan proyek bernilai investasi besar guna mempercepat transformasi industri berbasis sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Selain sektor hilirisasi, penguatan ketahanan energi menjadi agenda utama yang terus didorong melalui pengembangan energi alternatif dan optimalisasi sumber energi dalam negeri.
Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh potensi energi nasional dimanfaatkan secara maksimal, termasuk pengembangan bioenergi seperti etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” imbuh Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah terus mencermati dinamika harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel yang menjadi penopang utama sektor energi dan industri nasional.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan terkait pengelolaan komoditas tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pasar global dan stabilitas pasokan dalam negeri.
“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi.”
“Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand.”
“Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur,” ungkap Bahlil.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional dengan menjadikan sektor mineral sebagai sumber penerimaan negara yang lebih optimal.
Pemerintah didorong untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola secara strategis dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara.”
“Bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” pungkas Bahlil.***
