Masa-masa sulit di tenda pengungsian dan hunian sementara (Huntara) bagi para penyintas banjir Sumatra kini mulai memasuki babak akhir. Pemerintah resmi menancap gas untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang layak dan berkualitas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait turun langsung meninjau proyek di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Kamis (26/3/2026), guna memastikan tidak ada warga yang tertinggal di pengungsian lebih lama lagi.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) wilayah Sumatra mengelola target raksasa sebanyak 36.669 unit rumah tetap yang tersebar di tiga provinsi. Berikut rincian sebarannya:

Aceh: 27.104 unit (Kabupaten Aceh Tamiang menjadi titik terbanyak dengan 11.106 unit).
Sumatera Utara: 5.815 unit (Fokus utama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah).
Sumatera Barat: 3.750 unit (Kabupaten Agam mendominasi dengan 1.414 unit).

Saat ini, pembangunan Huntara sudah mencapai 84%, sehingga pemerintah mulai memindahkan fokus energi dan anggaran untuk menyelesaikan hunian permanen.

Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi masyarakat terdampak melalui dua skema pembangunan yaitu Skema Komunal, rumah dibangun secara kolektif di atas lahan yang disediakan Pemda. Skema ini melibatkan kerja sama lintas lembaga, mulai dari Kementerian PKP, BNPB, Polri, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

Satu lagi adalah Skema In Situ. Bagi warga yang ingin membangun kembali di lahan milik sendiri, pemerintah memberikan bantuan langsung sebesar Rp60 juta per unit.

Proyek ini bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan gerakan gotong royong nasional. Beberapa pihak yang terlibat aktif antara lain:

Kementerian PKP: Membangun porsi terbesar (21.590 unit).
BNPB: Menangani rekonstruksi darurat.
Tokoh & Lembaga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (58 unit di Sumut), pengusaha Willy Salim (10 unit di Sumbar), Kadin Indonesia, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi (2.603 unit secara total).

Komitmen “Gas Pol” di 2026

Menteri Maruarar Sirait menekankan bahwa standar kualitas adalah harga mati. Ia tidak ingin masyarakat mendapatkan rumah yang asal jadi setelah menunggu sekian lama.

“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian. Kami ingin pembangunan ini selesai tepat waktu, berkualitas, dan benar-benar layak huni,” tegas Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Saat ini, jumlah pengungsi di tenda telah menurun drastis dari jutaan jiwa saat bencana menjadi hanya 43 kepala keluarga. Target Satgas PRR adalah memastikan seluruh keluarga tersebut sudah memegang kunci rumah tetap sebelum tahun 2026 berakhir.