JAKARTA – Pemerintah secara resmi telah menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam sepekan sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pengumuman resmi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, paling lambat sebelum bulan Maret berakhir.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, khususnya pasca eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah menilai penerapan WFH merupakan langkah taktis jangka pendek yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi dan mendorong efisiensi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Pemerintah Pastikan Pengumuman Pekan Ini
Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pengusaha asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026). Ia menegaskan bahwa detail teknis, termasuk penetapan hari pelaksanaan WFH, sudah difinalisasi dan akan diumumkan dalam pekan ini.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” ujar Airlangga kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jadwal pengumuman tersebut tidak akan melewati batas waktu bulan Maret. Menurutnya, waktu yang tersisa masih cukup untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” tegasnya.
Pengawasan Langsung Presiden dan Koordinasi Antar Kementerian
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, turut memberikan sinyal bahwa kebijakan ini sudah berada pada tahap final. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau proses pembahasan kebijakan WFH yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) hingga sektor swasta dan pemerintah daerah.
“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak, Pak Menko Perekonomian,” ungkap Purbaya.
DPR: Kebijakan Baik untuk Jangka Pendek, Bukan Solusi Tunggal
Menanggapi rencana pemerintah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan satu hari WFH. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa skema kerja fleksibel ini hanya boleh diposisikan sebagai langkah darurat jangka pendek dan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi mengatasi gejolak harga minyak.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima saat dihubungi pada Jumat (27/3/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu memahami bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji skema fleksibilitas kerja satu hari dalam lima hari kerja untuk ASN, swasta, dan pemda. Ia menilai kebijakan ini merupakan respons yang realistis terhadap kondisi harga minyak yang tengah bergejolak tajam akibat perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dengan penetapan kebijakan ini, pemerintah berharap terjadi penurunan signifikan terhadap penggunaan BBM, terutama dari aktivitas mobilisasi pegawai, tanpa mengganggu produktivitas kerja secara nasional. Rincian lebih lanjut mengenai mekanisme dan target penerapan WFH diharapkan segera diumumkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam beberapa hari ke depan.
