NAYPYIDAW, MYANMAR – Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi terpilih sebagai presiden melalui pemungutan suara di parlemen, Jumat (3/4/2026). Proses ini berlangsung di tengah sorotan tajam terhadap peran militer yang dinilai masih mendominasi sistem politik negara tersebut.
Pemilihan digelar dalam sidang Majelis Parlemen di ibu kota Naypyidaw. Min Aung Hlaing unggul telak dari dua kandidat lainnya dalam kontestasi tiga arah.
Ketua Parlemen, Aung Lin Dwe, mengumumkan hasil tersebut secara resmi dari podium sidang.
“Dengan ini kami mengumumkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai presiden,” ujarnya dalam pernyataan di hadapan anggota parlemen.
Seorang pejabat parlemen mengungkapkan, Min Aung Hlaing meraih 429 suara dari total 584 suara yang diberikan, memastikan kemenangan dengan selisih signifikan atas pesaingnya.
Dominasi Militer Masih Kuat
Meski pemerintah junta sebelumnya mengklaim pembukaan kembali parlemen sebagai bentuk pengembalian kekuasaan kepada rakyat, sejumlah analis menilai langkah tersebut lebih sebagai strategi legitimasi sipil atas kekuasaan militer yang tetap kuat.
Min Aung Hlaing sendiri merupakan tokoh sentral di balik kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil dan mengakhiri proses demokrasi di Myanmar. Dalam peristiwa itu, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ditahan, sementara partainya dibubarkan.
Sejak kudeta Februari 2021, Suu Kyi masih berada dalam tahanan. Pemerintah militer juga melarang kritik dan aksi protes terkait pemilu, serta membatasi pemungutan suara di wilayah konflik yang dikuasai kelompok pemberontak.
Kondisi ini memperpanjang konflik internal yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa dari berbagai pihak dalam perang saudara yang terus berlangsung.
Struktur Kepemimpinan Baru
Min Aung Hlaing dijadwalkan mulai menjabat sebagai presiden dalam bulan ini. Dua kandidat lainnya, yakni Perdana Menteri saat ini Nyo Saw dan politisi dari negara bagian Karen, Nan Ni Ni Aye, akan mengisi posisi wakil presiden.
Dalam masa darurat pasca-kudeta, Min Aung Hlaing sebelumnya merangkap sebagai panglima tertinggi militer dan penjabat presiden. Namun, sesuai ketentuan konstitusi, ia diwajibkan melepaskan jabatan militernya untuk menjadi presiden definitif.
Ia pun telah menyerahkan kendali militer kepada loyalisnya, Ye Win Oo, yang merupakan mantan kepala intelijen, pada awal pekan ini.
Sejarah Panjang Militer di Myanmar
Militer Myanmar selama ini memegang peran dominan dalam pemerintahan sejak kemerdekaan. Institusi tersebut kerap menempatkan diri sebagai penjaga stabilitas nasional di tengah konflik internal yang berkepanjangan.
Namun, terpilihnya Min Aung Hlaing sebagai presiden kembali memunculkan kekhawatiran bahwa transisi menuju pemerintahan sipil yang demokratis masih jauh dari kenyataan.
