JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap alasan strategis di balik keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penyelesaian konflik Gaza. Pemerintah menilai keterlibatan Indonesia penting untuk memastikan pendekatan kemanusiaan tetap menjadi prioritas di tengah memburuknya situasi di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Sjafrie, pembentukan Board of Peace muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap perang di Gaza yang terus memakan korban sipil. Ia menyebut jumlah korban jiwa akibat konflik tersebut kini mendekati 80 ribu orang.
“Ini merupakan upaya Presiden AS untuk melakukan penyelamatan kemanusiaan dan politik di Gaza,” ujar Sjafrie dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, Indonesia melihat forum tersebut sebagai ruang diplomasi penting untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina sekaligus mendorong penghentian kekerasan di Gaza. Pemerintah, kata dia, tidak ingin penyelesaian konflik hanya didominasi pendekatan militer tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Sjafrie menegaskan, posisi Indonesia dalam forum tersebut juga mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, Presiden RI memperoleh apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam menyuarakan isu kemanusiaan Palestina di berbagai forum internasional.
“Presiden Indonesia mendapat apresiasi karena sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza,” katanya.
Dalam penjelasannya, Sjafrie mengungkap bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan sejumlah negara Arab guna memastikan kepentingan rakyat Palestina tetap terlindungi.
Ia menuturkan, Indonesia mengajukan sejumlah syarat penting sebelum resmi masuk dalam forum tersebut. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah keberadaan Hamas tetap diakui dalam proses politik yang dibangun.
“Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa eksistensi Hamas tetap dijaga, serta tidak terjadi tindakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan korban terhadap rakyat Gaza,” ungkapnya.
Menurut Sjafrie, pandangan Indonesia tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi. Dukungan itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan politik di kawasan sekaligus mencegah lahirnya kesepakatan yang justru memperburuk kondisi warga sipil Palestina.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai langkah diplomatik strategis di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang semakin kompleks. Pemerintah berupaya mengambil posisi aktif dalam mendorong solusi damai, tanpa mengabaikan prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan perlindungan hak-hak sipil warga Gaza.
Di sisi lain, langkah Indonesia bergabung dalam forum bentukan AS itu juga diperkirakan akan memunculkan beragam respons politik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan Jakarta dapat menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara Barat dan dunia Islam dalam mencari jalan keluar konflik Gaza yang berkepanjangan.
Hingga kini, situasi di Gaza masih menjadi sorotan global menyusul meningkatnya korban sipil dan krisis kemanusiaan yang terus meluas akibat eskalasi konflik bersenjata.
