Polemik mengenai pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menemui titik terang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menghentikan proyek pengadaan kendaraan tersebut untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah rencana tersebut memicu kegaduhan di media sosial dan menjadi sorotan tajam publik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi kucuran dana untuk pembelian sepeda motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat setelah rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut memicu kontroversi di masyarakat.
“Saya tanya semalam, tahun ini ada tidak? Jawabannya tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” tegas Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (9/4/2026).
Miskomunikasi dan Warisan Anggaran
Purbaya mengakui adanya “salah sambung” informasi di internal kementeriannya. Ia menyebut bahwa informasi awal yang ia terima sempat menyatakan rencana tersebut sudah ditolak, namun kenyataannya sebagian pengadaan sudah terlanjur berjalan.
“Seingat saya, sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sempat lolos. Mungkin pengajuannya dilakukan sebelum saya menjabat sebagai menteri, jadi saya tidak tahu detail awalnya. Tapi yang jelas, ke depan ini tidak akan berulang,” tambahnya.
Viral 70 Ribu Unit di Jawa Barat
Kegaduhan ini bermula dari unggahan akun TikTok @NOVIR007 pada Senin (6/4) yang memperlihatkan barisan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional. Unggahan tersebut mengeklaim terdapat 70.000 unit motor yang dialokasikan hanya untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.
Informasi ini seketika memicu pertanyaan besar dari netizen mengenai urgensi dan transparansi penggunaan dana publik untuk program gizi tersebut.
Sebelumnya, pihak terkait mengonfirmasi bahwa motor listrik tersebut sedianya merupakan fasilitas operasional untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi para Kepala Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di berbagai daerah.
Meskipun kendaraan tersebut bertujuan untuk mobilitas petugas di lapangan, besarnya jumlah unit yang dipesan memicu kekhawatiran akan efisiensi anggaran negara. Dengan pengumuman terbaru dari Menkeu, proyek ambisius ini dipastikan resmi “parkir” secara permanen.
