JAKARTA – Pemerintah memastikan sebanyak 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas layanan siap diresmikan pada Mei 2026 sebagai bagian dari percepatan transformasi sektor kesehatan nasional.
Peresmian puluhan RSUD tersebut dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol dimulainya layanan kesehatan yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang difokuskan pada peningkatan status RSUD tipe D dan D pratama menjadi tipe C.
“21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada bulan Mei 2026,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4).
Dengan kenaikan kelas tersebut, rumah sakit yang sebelumnya memiliki keterbatasan layanan kini dipastikan mampu menghadirkan pelayanan medis yang lebih lengkap dan profesional bagi masyarakat.
Setiap RSUD akan diperkuat dengan kehadiran tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik.
Tak hanya dari sisi tenaga medis, peningkatan juga menyentuh fasilitas penunjang seperti ruang operasi, layanan rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga instalasi farmasi yang lebih modern.
Program ini secara khusus menyasar wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.
Dengan hadirnya layanan spesialis di daerah tersebut, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar hanya untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.
“Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik,” imbuh dia.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari target nasional peningkatan 66 RSUD dalam periode 2025 hingga 2027 yang dilakukan secara bertahap setiap tahun.
Rinciannya, sebanyak 22 RSUD ditingkatkan pada 2025, kemudian 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.
Selain memperluas akses layanan kesehatan, program ini juga dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Peningkatan fasilitas kesehatan tersebut diproyeksikan mampu menyerap antara 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, baik tenaga medis maupun nonmedis di seluruh Indonesia.
Setiap rumah sakit diperkirakan membutuhkan sekitar 300 hingga 500 tenaga kerja untuk mendukung operasional layanan yang lebih optimal.
Di sisi lain, keberadaan RSUD berkualitas di wilayah DTPK juga akan mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung pasien saat dirujuk ke kota besar.
Biaya perjalanan yang sebelumnya bisa mencapai jutaan rupiah per kunjungan kini dapat ditekan secara signifikan dengan layanan yang lebih dekat.
“Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja.”
“Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan,” pungkas dia.***
