JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada birokrasi yang bekerja lamban dan bermental “kumaha engke wae”. Prabowo menegaskan pejabat yang tidak mampu bekerja cepat melayani rakyat, termasuk di Bea Cukai dan pemerintah daerah, siap diganti.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap lambatnya pelayanan birokrasi dan perizinan usaha yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha maupun masyarakat.
“Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha-engke wae,” katanya
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena Presiden secara terbuka mengkritik budaya kerja aparatur negara yang dianggap tidak memiliki sense of urgency dalam melayani masyarakat.
Kritik Keras Mental “Kumaha Engke Wae”
Prabowo menilai pola pikir birokrasi yang cenderung menunda pekerjaan harus segera diakhiri. Ia menekankan pemerintah seharusnya bergerak cepat mencari solusi, bukan justru membiarkan persoalan berlarut-larut.
Menurutnya, semangat yang harus dibangun ialah “engke kumaha”, yakni mencari jalan keluar atas setiap tantangan yang muncul.
“Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh ‘engke kumaha’, bukan ‘kumaha engke wae’,” tegasnya.
Prabowo kemudian menyoroti persoalan lamanya proses perizinan di Indonesia yang dinilai kalah cepat dibanding negara-negara tetangga. Ia mempertanyakan mengapa izin usaha dan dokumen lingkungan hidup bisa selesai hanya dalam hitungan minggu di negara lain, sementara di Indonesia prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun.
“Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan, bahkan tiga tahun?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
ASN Tak Kebal dari Evaluasi
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan status aparatur sipil negara bukan jaminan seseorang aman dari evaluasi maupun pencopotan jabatan. Ia meminta pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik untuk tidak dipertahankan.
“Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” katanya.
Prabowo bahkan melontarkan sindiran keras terhadap ASN yang melakukan pelanggaran namun tetap bertahan di jabatan.
“Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau tidak, suruh dia tinggal di rumah saja, biar dia malu sama istri dan anaknya,” ucap Prabowo.
Ia lalu menggambarkan percakapan imajiner di rumah seorang pejabat yang dicopot karena tidak dipercaya lagi akibat banyak pelanggaran.
“‘Pak, kenapa enggak ke kantor?’ ‘Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak pelanggaran.’ Coba kau jawab kepada anakmu nanti,” katanya.
Pidato tersebut memperlihatkan sikap tegas Prabowo terhadap reformasi birokrasi dan penegakan disiplin di tubuh pemerintahan.
Kepala Daerah Diingatkan, Semua Bisa Dipantau
Tak hanya menyasar kementerian dan lembaga pusat, Prabowo juga mengingatkan kepala daerah agar tidak bermain-main dengan jabatan. Ia menegaskan pemerintah pusat kini memiliki kemampuan teknologi untuk memantau berbagai potensi penyimpangan di daerah.
“Saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya,” katanya.
Prabowo mengingatkan bahwa posisi sebagai bupati maupun gubernur bukan berarti kebal dari pengawasan pemerintah pusat.
“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” ujarnya.
Pernyataan itu mempertegas pesan bahwa pemerintah akan memperluas pengawasan berbasis teknologi dalam mendeteksi praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan di daerah.
Singgung Koruptor dan “Bunker” Harta Tersembunyi
Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo mengaku prihatin karena masih ada pejabat yang mencoba melakukan korupsi di tengah kemajuan teknologi pengawasan saat ini.
Ia menilai praktik menyembunyikan kekayaan hasil korupsi lambat laun akan terungkap.
“Saudara-saudara, saya sedih kalau sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ada radar yang bisa kita pakai. Kita bisa lihat bawah tanah,” kata Prabowo.
Dengan nada tegas, ia juga menyindir pihak-pihak yang menyembunyikan aset di bunker maupun lokasi tersembunyi.
“Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaan itu,” ucapnya.
Reformasi Birokrasi Jadi Sorotan
Pidato Prabowo kali ini memperlihatkan fokus pemerintah terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik korupsi di berbagai level pemerintahan. Kritik terhadap budaya “kumaha engke wae” dinilai menjadi pesan simbolik bahwa pemerintah ingin membangun kultur kerja yang cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan investasi antarnegara, kecepatan pelayanan publik dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Prabowo menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun negara yang kuat dan tidak terus berada dalam posisi lemah.
“Ini untuk kita semua, ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-terusan,” tandasnya.
