JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong pemerintah memanfaatkan aset tanah negara untuk mempercepat pembangunan rumah susun dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak serta terjangkau.
“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Sudjatmiko menilai banyak aset tanah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga ekonomi.
Ia mengatakan optimalisasi lahan negara dapat menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih murah bagi masyarakat kecil.
“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan di Indonesia masih mencapai sekitar 9,9 juta rumah tangga. Sementara Kementerian ATR/BPN menyebut masih ada ribuan hektare tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
Politikus PKB itu juga mendukung program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis untuk mengurangi backlog sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.
Selain memenuhi kebutuhan hunian, Sudjatmiko menilai sektor perumahan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena berdampak pada industri konstruksi, penyerapan tenaga kerja, hingga UMKM.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP dan memperluas akses KPR bagi MBR.
“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Ia berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.
