Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat melacak seluruh aset milik Direktur Utama Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan (ASF). Asset tracing atau penelusuran aliran dana ini menjadi prioritas utama kepolisian untuk membongkar misteri ke mana larinya uang miliaran rupiah milik para calon jemaah umrah yang gagal berangkat.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa fokus penanganan kasus ini tidak hanya sekadar menjebloskan tersangka ke dalam penjara, melainkan mengutamakan keadilan finansial bagi para korban.
“Kami semaksimal mungkin berupaya melakukan tracing aset atau aliran dana dari tersangka ke pihak lain. Tujuannya adalah memulihkan atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh para korban. Mudah-mudahan uang tersebut nantinya bisa digunakan untuk memberangkatkan para jemaah beribadah umrah sebagaimana harapan mereka,” tegas Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).
Kedok Marketing Ugal-Ugalan: Uang Jemaah Dipakai Bayar Influencer
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang mengejutkan, tersangka Farhan blak-blakan mengakui bahwa modal suci yang disetorkan oleh para calon jemaah tidak digunakan untuk memesan keperluan umrah seperti tiket pesawat atau hotel.
Sebaliknya, uang tersebut justru diselewengkan untuk membiayai gaya hidup dan strategi pemasaran yang jor-joran. Sebagian dana jemaah ditilep untuk membiayai keperluan di luar urusan perjalanan ibadah. Demi memoles citra travel dan menjaring korban baru, tersangka nekat memutar uang jemaah aktif untuk membayar biaya promosi (endorsement) para influencer media sosial.
Korban Rugi Miliaran, Tersangka Dijerat Pasal Berlapis
Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah resmi menerima dua laporan polisi terkait penipuan Hanania Travel. Berdasarkan manifestasi laporan tersebut, total kerugian yang berhasil dihimpun dari puluhan korban sejauh ini telah menyentuh angka Rp12,14 miliar.
Atas tindakan liciknya, Ahmad Syah Farhan kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, meliputi:
-
Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang Penipuan.
-
Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan.
-
Pasal 607 KUHP terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dengan jeratan pasal pencucian uang tersebut, polisi memiliki wewenang penuh untuk menyita aset apa pun yang dibeli Farhan menggunakan uang haram hasil menipu jemaah.
