TEL AVIV, ISRAEL – Pernyataan berulang dari para pejabat Israel dinilai mencerminkan tekanan serius di dalam negeri, baik secara politik maupun militer. Sumber keamanan dan politik regional mengungkapkan hal tersebut kepada jaringan berita Lebanon, menyoroti adanya ketegangan internal yang semakin menguat.
Menurut sumber itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak memiliki banyak pilihan selain menerima skema gencatan senjata yang disusun berdasarkan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat.
“Suka atau tidak suka, Netanyahu terpaksa menerima gencatan senjata berdasarkan nota kesepahaman,” ungkap sumber tersebut.
Ia menilai, peningkatan retorika keras dari Netanyahu justru menjadi indikasi bahwa pemerintah Israel tengah bersiap memasuki fase politik berikutnya, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap kesepakatan yang ada.
“Pengalaman kami dengan isu Zionis sejak awal adalah ketika Netanyahu mengambil posisi yang berlebihan, itu berarti dia sedang mempersiapkan tahap selanjutnya,” lanjut sumber tersebut.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihak perlawanan mengklaim memiliki kendali dalam mendorong implementasi gencatan senjata.
“Perlawanan memberlakukan gencatan senjata, dan akan melanjutkan pekerjaannya sampai penjajah diusir dari titik terakhir,” ujarnya.
Sumber itu juga mengungkapkan bahwa tahap awal jadwal penarikan pasukan Israel telah disiapkan dan kini dalam proses pembahasan sebagai bagian dari implementasi klausul awal nota kesepahaman tersebut.
Mekanisme Pemantauan Disiapkan
Rencana penarikan pasukan muncul setelah negosiator dari Washington dan Teheran mencapai kesepakatan dalam perundingan di Swiss. Kesepakatan itu mencakup pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan sejumlah pihak, yakni Iran, Amerika Serikat, Lebanon, Qatar, dan Pakistan.
Mekanisme ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon sekaligus menangani potensi sengketa pada tahap awal implementasi kesepakatan.
Di sisi lain, pejabat Israel terus melontarkan kritik terhadap kesepakatan tersebut. Namun, pemerintahan Donald Trump justru mempertahankan nota kesepahaman itu sebagai langkah strategis guna mencegah meluasnya konflik regional.
Serangan Masih Terjadi
Meski kerangka gencatan senjata telah dibahas, operasi militer Israel di wilayah selatan Lebanon masih berlangsung. Pada Rabu (24/6/2026), Pertahanan Sipil Lebanon melaporkan dua korban jiwa akibat serangan drone yang menyasar sebuah kendaraan di dekat Kfar Rumman.
Kantor Berita Nasional Lebanon menyebutkan, korban tewas terjadi saat drone menghantam kendaraan jenis X5 di jalan menuju Tallat al-Dabsha, dekat Doha Kfar Rumman.
Selain itu, pasukan Israel juga dilaporkan menembaki kendaraan sipil di Nabatieh al-Fawqa tanpa menimbulkan korban. Serangan udara lain berupa dua bom suara dijatuhkan di wilayah Barashit, distrik Bint Jbeil.
Serangan artileri turut dilaporkan terjadi di Yater. Drone Israel juga menyerang kawasan Al-Barid di Nabatieh al-Fawqa, sementara pengeboman terjadi di Aitaroun. Sebuah tank Merkava bahkan melepaskan sejumlah tembakan ke arah Hadatha.
Dalam perkembangan terpisah, patroli militer Israel yang didukung buldoser D9 memasuki Ain Arab, sehari setelah tentara Lebanon membuka kembali akses jalan dan warga mulai kembali ke wilayah tersebut.
Menurut laporan resmi, pasukan Israel meminta wali kota setempat untuk menginstruksikan warga meninggalkan rumah mereka sebelum pukul 17.00 waktu setempat, disertai ancaman penghancuran bangunan jika perintah tidak dipatuhi.
Gelombang serangan terbaru ini terjadi setelah dua hari pemboman intensif di Lebanon selatan yang menewaskan puluhan orang. Meski demikian, laju serangan dilaporkan mulai menurun sejak akhir pekan lalu.
Data otoritas Lebanon mencatat, sejak eskalasi konflik terbaru yang dimulai pada 2 Maret, jumlah korban telah mencapai 4.211 orang tewas dan 12.173 lainnya mengalami luka-luka.
