BOGOR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul keterbatasan pemerintah dalam melakukan inspeksi terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Menurut Sudaryono, pengawasan terhadap dapur MBG tidak bisa hanya mengandalkan BGN. Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, media, hingga masyarakat diminta aktif memastikan seluruh standar keamanan pangan dipenuhi.
“Tentu saja, dengan saya sebagai kepala dan perangkat yang kami miliki, tidak mungkin kami menginspeksi seluruh 27.000 SPPG. Karena itu, saya mengundang semua pihak untuk ikut mengawasi,” ujar Sudaryono saat berbincang dengan Garuda.tv
Ia mengatakan BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi pengawasan publik. Bahkan, apabila ada dapur MBG yang menolak diperiksa, masyarakat diminta segera melaporkannya.
“Program ini adalah program pemerintah sekaligus program publik. Karena itu, pelaksanaannya harus terbuka. Kalau dapurnya bersih, petugasnya disiplin, dan seluruh prosesnya sesuai standar, tidak ada yang perlu ditutupi,” katanya.
Sudaryono menegaskan seluruh pemeriksaan tetap harus mengikuti prosedur higienitas agar tidak mengganggu proses produksi makanan.
Selain pengawasan teknis, BGN juga membuka ruang evaluasi dari sekolah dan penerima manfaat. Ia menilai aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Program MBG.
“Kalau memang ada sekolah yang tidak ingin menerima Program Makan Bergizi Gratis, tidak masalah. Silakan membuat pernyataan resmi. Namun saya berharap pernyataan tersebut juga disertai persetujuan dari orang tua murid,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, kuota MBG nantinya dapat dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan apabila terdapat sekolah yang secara resmi menolak program tersebut.
Ia menambahkan BGN ingin membuka lembaran baru dalam pengelolaan Program MBG dengan mengedepankan transparansi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
