Gelombang eksodus massal sekitar 60 ribu migran ilegal asal Maroko yang menyeberang ke Ceuta, wilayah otonomi khusus Spanyol di Afrika Utara, tidak hanya menelan korban jiwa tetapi juga memicu krisis diplomatik panas di internal Uni Eropa. Italia menyampaikan kemarahan terbuka kepada Madrid dan mengancam akan mengambil tindakan tegas.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengecam keras situasi tersebut dan bahkan menyerukan agar keberadaan Spanyol dalam kawasan bebas visa Area Schengen ditangguhkan (suspend).
Langkah drastis ini dipertimbangkan Roma karena kekhawatiran bahwa arus deras migrasi tanpa kendali di Ceuta akan segera meluas dan merembet ke wilayah perbatasan Italia.
“Kami sedang mengumpulkan otoritas berwenang. Setelah pertemuan ini, kami siap bertindak melalui langkah-langkah luar biasa, termasuk menangguhkan Perjanjian Schengen dengan Spanyol. Italia tidak akan tinggal diam!” tegas Meloni melalui unggahan di akun X resminya, Kamis (30/7/2026).
Tragedi Laut: 34 Orang Tewas Tenggelam
Krisis di perbatasan ini berlangsung dramatis dan mengerikan. Presiden wilayah otonomi Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengonfirmasi bahwa puluhan ribu orang nekat menerobos dengan berenang melintasi penghalang perbatasan yang membentang di perairan laut.
Nekatnya aksi penyeberangan tersebut berujung maut. Sedikitnya 34 migran dilaporkan tewas tenggelam dalam upaya menembus benteng perbatasan Eropa tersebut.
Meloni menggambarkan pemandangan migran, termasuk anak-anak kecil yang nekat berenang di tengah lautan lepas, sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan sekaligus ancaman nyata bagi stabilitas kawasan.
Perang Kata-kata: Tudingan Kebijakan Amnesti vs Demagogi
Seruan tegas Meloni sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, yang lebih dulu menyuarakan penutupan akses Schengen bagi Spanyol.
Tajani secara terbuka menyalahkan kebijakan Pemerintah Spanyol yang meloloskan legalisasi bagi lebih dari 500 ribu migran tanpa dokumen. Menurutnya, langkah Madrid tersebut menjadi “karpet merah” yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia (human trafficking).
“Imigrasi ilegal yang tidak terkendali menimbulkan bahaya besar bagi keamanan nasional Eropa. Kebijakan Spanyol memberikan legalisasi massal adalah kekeliruan fatal,” tuding Tajani.
Sontak, tudingan keras dari Roma menyulut amarah Pemerintah Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, merespons tajam dan menyebut pernyataan pejabat Italia tersebut sangat tidak pantas dikeluarkan oleh negara mitra.
“Komentar tersebut sangat tidak pantas bagi negara sahabat. Di saat seperti ini, yang kami harapkan dari sesama anggota Eropa adalah solidaritas, bukan demagogi partisan,” balas Albares menepis kritik Italia.
