NTT — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan delapan langkah strategis penanganan darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Minggu (16/8/2026).
Delapan langkah strategis ini dirancang untuk mempercepat proses evakuasi korban, mempermudah pendistribusian logistik, serta mengawali langkah pemulihan di kawasan terdampak bencana.
Langkah pertama yang ditegaskan BNPB adalah pendorongan penetapan status darurat resmi oleh pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah—meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka—serta Pemerintah Provinsi NTT. Kepastian hukum kedaruratan menjadi payung hukum vital bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan lembaga terkait dalam menyalurkan bantuan anggaran maupun teknis.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” ujar Suharyanto.
Sebagai langkah kedua, BNPB meminta pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan melibatkan unsur TNI-Polri sebagai komandan lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta distribusi logistik berada dalam satu komando yang terintegrasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.
Guna memperkuat penanganan di lapangan, langkah ketiga merealisasikan pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Pembagian dua wilayah operasi ini bertujuan untuk mempermudah jangkauan pelayanan di Flores bagian barat maupun timur secara merata.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” jelas Suharyanto.
Pada langkah keempat, BNPB mengordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko terpusat ini bertugas menampung dan menyalurkan bantuan dari kementerian, BUMN, pihak swasta, hingga masyarakat untuk dikirim langsung melalui jalur udara ke titik penerimaan di Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” kata Kepala BNPB.
Langkah kelima berfokus pada keselamatan warga melalui operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bersinergi dengan TNI, Polri, serta relawan.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” tegasnya.
Sementara itu, langkah keenam menyasar pemulihan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan jaringan komunikasi agar dapat berfungsi normal secara terbatas dalam kurun waktu 7 hari. BNPB juga mengimbau agar pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai demi mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara).
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbaunya.
Langkah ketujuh menitikberatkan pada kelancaran distribusi bantuan ke daerah terisolasi melalui pengerahan alutsista lintas lembaga. Pengerahan ini mencakup empat helikopter dan kapal laut milik TNI, armada kapal dan pesawat Basarnas, serta dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter milik BNPB.
Sebagai langkah penutup atau kedelapan, BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar *press briefing* rutin setiap sore pukul 17.00 WITA. Kehadiran pusat informasi ini ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan sekaligus meminimalkan penyebaran simpang siur informasi di tengah masyarakat.
