JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 260 personel gabungan beserta unit satwa pelacak (K-9) untuk menangani dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengerahan pasukan dan anjing pelacak tersebut difokuskan untuk memicu percepatan evakuasi, pencarian korban selamat, serta penyaluran bantuan darurat di wilayah terdampak.
Sebagai tahap awal operasi kemanusiaan ini, sebanyak 137 personel diberangkatkan menuju NTT pada Minggu (16/8/2026) malam. Pengiriman gelombang pertama ini mengutamakan tim operasional lapangan untuk mendukung penanganan krisis.
“Total 137 personel malam ini, terdiri dari personel SAR Brimob sebanyak 101 personel, DVI dan Dokkes 14 personel, Humas 9 personel, Slog 3 personel, dan Propam 10 personel,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir.
Guna mengoptimalkan pencarian korban yang diduga tertimbun reruntuhan di titik-titik parah, Mabes Polri menerjunkan unit anjing pelacak K-9 dari Pondok Cabe pada Senin (17/8/2026). Kehadiran unit K-9 disiagakan khusus untuk memperkuat efektivitas deteksi lokasi korban di bawah Puing-puing bangunan.
“Besok juga ada yang kemudian kami berangkatkan dari Pondok Cabe, termasuk K-9,” tutur Isir.
Isir menegaskan bahwa pengerahan ratusan personel dan fasilitas pendukung ini menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi penanganan bencana di Flores dan sekitarnya.
“Prioritas utama Polri saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat, melakukan evakuasi, memberikan pertolongan kepada korban, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Mabes Polri telah menginstruksikan Polda NTT dan jajaran Polres di daerah terdampak untuk mendirikan posko-posko bantuan di zona aman. Posko ini difungsikan sebagai pusat pelayanan masyarakat, pengungsian, evakuasi medis, hingga distribusi logistik.
Seluruh proses penanganan bencana ini dilakukan secara terpadu melalui koordinasi ketat antara Polri, TNI, Basarnas, BPBD, serta pemerintah daerah setempat guna memastikan dukungan personel dari pusat tersalurkan secara efektif.
