Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sikap menghormati aksi pembentangan spanduk yang dilancarkan organisasi lingkungan hidup Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026) pagi.
Pemerintah menilai aksi tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik sekaligus penyalur aspirasi warga terkait isu krisis iklim dan naiknya beban biaya hidup.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa dua fokus isu yang disuarakan oleh Greenpeace sejatinya menjadi perhatian utama dalam agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Sanksi Terorisme Ekologi dan Dana Karhutla Rp760 Miliar
Dalam penanganan krisis iklim di dalam negeri, Syahganda membeberkan bahwa pemerintah tengah memperketat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo memimpin langsung konsolidasi penanganan di lapangan dengan mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar yang dialokasikan bagi 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Tak hanya itu, aspek penegakan hukum juga dipastikan makin brutal terhadap para pembakar hutan.
“Presiden meminta agar sanksi bagi para pelaku diperberat, bahkan perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme ekologi,” tegasnya.
Bebenteng Daya Beli: Stimulus Rp26,34 Triliun dan BBM Ditahan
Mersepons tekanan biaya hidup masyarakat akibat gejolak ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan amunisi kebijakan fiskal berupa paket stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp26,34 triliun.
Beberapa poin krusial dalam paket bantalan ekonomi tersebut mencakup:
-
Bantuan Pangan Beras: Penyaluran beras 10 kg bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
-
Injeksi Beras SPHP: Penambahan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk menahan laju inflasi pangan.
-
Kepastian Harga Energi: Komitmen menjaga harga BBM tidak naik hingga akhir tahun 2026.
Terbuka Terhadap Data dan Rekomendasi Greenpeace
Pemerintah menyadari bahwa tantangan perubahan iklim serta stabilitas ekonomi rakyat memerlukan konsistensi dan kerja jangka panjang. Oleh karena itu, masukan dari publik dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) dipandang sebagai pemacu evaluasi kebijakan.
Pemerintah membuka pintu dialog dan mengundang Greenpeace untuk menyodorkan data konkret serta masukan taktis kepada kementerian/lembaga terkait.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai. Karena itu, kami mengajak Greenpeace untuk terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai bahan masukan perbaikan ke depan,” pungkas Syahganda.
