JAKARTA – Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 51 orang hingga Minggu (16/8/2026). Selain itu, 64 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT, Kombes Bayu Suseno, menyebutkan korban terbanyak berasal dari Kabupaten Manggarai dengan 24 orang dan Manggarai Timur 20 orang. Ia menegaskan proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga data korban bisa berubah.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan,” kata Bayu dalam keterangannya.
Gempa juga merusak fasilitas kesehatan. Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, tiga di antaranya rusak berat. Dari 190 puskesmas, 20 unit mengalami kerusakan parah. Infrastruktur dasar pun tak luput, dengan 33 titik longsor, empat patahan jalan, dan empat jembatan rusak. Jalur vital seperti Ende-Bajawa dan Ende-Maumere ikut terputus, sementara akses ke Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan terganggu.
Di Manggarai Barat, 914 bangunan dilaporkan rusak. Untuk mempercepat penanganan, Polri mengerahkan 1.875 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan. Armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo disiapkan untuk evakuasi medis dan distribusi bantuan. Ratusan paket sembako juga disalurkan ke warga terdampak di Kabupaten Ende.
Dukungan logistik diperkuat dengan pembentukan Pos Pendamping Nasional (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere, serta Posko Logistik Nasional di Halim Perdana Kusuma. Bayu menegaskan, selama tujuh hari masa tanggap darurat, prioritas utama adalah pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta koordinasi lintas lembaga.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.
Operasi terpadu akan terus dilanjutkan, termasuk pendataan masyarakat terdampak sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara).
