JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari hulu hingga hilir.
Sektor TPT menjadi perhatian karena berkontribusi sekitar 0,97 persen terhadap perekonomian dan menyerap sekitar 4 juta pekerja.
Nilai ekspor TPT juga mencapai sekitar USD12 miliar, sementara utilisasi pabrik tekstil masih berada di kisaran 75 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas industri masih dapat ditingkatkan melalui ekspansi, investasi, serta perbaikan daya saing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT sangat penting karena mencakup sektor dari hulu hingga hilir.
Karena itu, sektor tersebut perlu semakin diperkuat demi menjaga keberlanjutan industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara, Selasa (22/9).
Fokus Benahi Hulu hingga Hilir
Presiden Prabowo Subianto meminta berbagai hambatan industri tekstil ditangani agar sektor tersebut mampu berkembang lebih optimal.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir untuk menjaga kesinambungan rantai produksi.
“Kemudian khusus persoalan yang dihadapi oleh tekstil, produk tekstil itu salah satunya adalah tentunya harmonisasi tarif dari hulu ke hilir.”
“Karena di hulu kemarin ada beberapa tanggapan dari industri garmen terkait dengan biaya masuk antidumping,” katanya.
Pemerintah juga melihat perbedaan kondisi perdagangan antara industri bahan baku tekstil dan produk pakaian jadi.
Bahan baku tekstil masih mencatat defisit dengan impor sekitar USD8,4 miliar dan ekspor sekitar USD3,1 miliar.
Sebaliknya, sektor pakaian jadi membukukan surplus dengan ekspor sekitar USD8,7 miliar dan impor sekitar USD690 juta.
Impor Ilegal Jadi Perhatian
Selain persoalan bahan baku, pemerintah menyoroti masuknya produk impor ilegal yang dinilai mengganggu produsen garmen domestik.
“Kita melihat bahwa utilisasi daripada pabrik tekstil itu masih sekitar 75 persen, sehingga masih ada ruang untuk melakukan ekspansi,” jelasnya.
Pemerintah akan memetakan industri berdasarkan subsektor, mulai tekstil, pakaian, kulit hingga alas kaki.
Langkah tersebut ditujukan agar kebijakan dapat diarahkan sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing subsektor.
“Nah, tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk.”
“Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan pertek dan yang lain,” jelasnya.
Untuk produk yang masuk secara ilegal, Presiden meminta aparat terkait melakukan penertiban melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” terangnya.
Pemerintah Siapkan Akses Pembiayaan
Dari sisi investasi, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha TPT, termasuk untuk memperbarui mesin produksi.
Rosan P Roeslani menyebut perbankan, terutama Himbara, akan diarahkan agar lebih mudah menyalurkan kredit kepada industri tekstil.
“Agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua.”
“Karena memang kita bicara masalah daya saing atau competitiveness dari produk tekstil garmen kita mungkin yang agak ketinggalan,” jelas Rosan.
Modernisasi mesin dinilai penting karena produktivitas dan efisiensi produksi menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kembali insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance untuk investasi baru.
“Nah ini untuk tekstil akan dikonsider untuk diberikan kembali tax holiday.”
“Ya itu salah satunya dan kami di Danantara juga akan menyiapkan satu daerah khusus untuk integrasi dari hulu ke hilir agar lebih efisien dengan menggunakan teknologi yang baik dan benar untuk membuat produk-produk kita juga mempunyai daya saing yang lebih baik,” pungkasnya.
Kemenko Perekonomian menyebut pemerintah memandang TPT masih memiliki ruang pengembangan dan bukan sektor yang dikategorikan sebagai sunset industry.
Dengan kapasitas pabrik yang belum sepenuhnya terpakai, pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan investasi sekaligus memperluas produksi.
Penguatan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan industri, meningkatkan ekspor, memperbaiki daya saing dan memperluas penyerapan tenaga kerja.***
Kata kunci SEO: industri tekstil Indonesia, Prabowo Subianto, impor ilegal tekstil, industri TPT, Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, tax holiday tekstil, investasi tekstil, lapangan kerja, ekspor tekstil.
Tag: Presiden Prabowo, Prabowo Subianto, Industri Tekstil, Tekstil, TPT, Impor Ilegal, Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Investasi, Tax Holiday, Bea Cukai, Ekonomi Indonesia.
Caption: Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat industri tekstil Indonesia, mulai penertiban impor ilegal hingga dukungan pembiayaan dan insentif investasi.
Keterangan foto: Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil melalui pembenahan regulasi, penertiban impor ilegal, pembiayaan, serta investasi.
Deskripsi: Pemerintah memperkuat industri TPT dengan menata impor ilegal, mempermudah bahan baku, mendorong modernisasi mesin, membuka akses kredit dan mempertimbangkan tax holiday.
