Roda penyegaran pejabat tinggi di lingkaran Istana kembali berputar. Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik mantan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Dalam penugasan anyar ini, Syahganda bakal didampingi oleh Fadli Hartono yang diangkat sebagai Wakil Kepala Bakom RI.
Prosesi pengangkatan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, menandai pergeseran struktur kepemimpinan di badan yang memegang kendali atas orkestrasi narasi kebijakan negara tersebut.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang pada hari yang sama dirotasi untuk mengemban tugas baru sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Rekam Jejak: Dari Tokoh Kritis Hingga Nahkodai Bakom RI
Penunjukan Syahganda Nainggolan menarik perhatian publik mengingat rekam jejaknya yang panjang di panggung pergerakan dan analisis politik nasional.
Dikenal luas sebagai salah satu deklarator KAMI, Syahganda sempat menjadi sorotan publik pada akhir 2020 akibat unggahannya di media sosial terkait gelombang protes Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ia sempat menjalani masa hukuman 10 bulan penjara sebelum akhirnya bebas dari Rutan Bareskrim Polri pada Agustus 2021.
Pasca-fase tersebut, Syahganda aktif mengomandani Great Institute, sebuah lembaga riset independen yang berfokus pada isu ekonomi, teknologi, dan kebijakan politik, serta kerap menjadi pembicara kunci dalam berbagai forum diskusi nasional.
Kini, dinamika perjalanan kariernya bermuara pada amanah negara untuk memimpin lembaga komunikasi strategis di era pemerintahan Prabowo.
Bakom RI merupakan lembaga baru yang dibentuk pada era Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini memegang mandat sentral dalam menyelaraskan, mengorkestrasi, dan menyebarluaskan komunikasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
Kehadiran Bakom RI mengambil alih dan memperluas fungsi komunikasi publik nasional yang pada periode sebelumnya dikendalikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).
