JAKARTA – Pemerintah memperkuat stabilisasi harga beras dengan menambah penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan tambahan alokasi SPHP sebesar 74,18 ribu ton atau setara 14,83 juta kemasan berukuran 5 kilogram.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan tambahan penyaluran tersebut ditujukan untuk menjaga inflasi beras sekaligus menjamin pasokan bagi masyarakat.
“Guna menjaga inflasi beras, pemerintah melalui Bapanas mengeluarkan penugasan kepada Perum Bulog untuk menambah alokasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 74,18 ribu ton atau ekuivalen dengan 14,83 juta kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Penugasan terbaru ini melanjutkan distribusi SPHP sebelumnya yang mencapai 828 ribu ton dan telah selesai disalurkan pada 23 September 2026.
Untuk tambahan 74,18 ribu ton tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp409 miliar dengan batas waktu penyaluran hingga 20 November 2026.
“Sekarang stok beras kita banyak. Indonesia tidak impor beras medium lagi. Kita operasi besar, SPHP beras digelontorkan. Kemudian, ada bantuan pangan untuk 33,24 juta orang di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Bapanas mencatat inflasi beras secara tahunan pada September 2026 berada di level 3,73 persen.
Angka tersebut memang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan inflasi beras September 2025 sebesar 4,06 persen.
Sebagai pembanding, inflasi beras pada September 2024 pernah mencapai 5,91 persen sehingga kondisi 2026 dinilai relatif lebih terkendali.
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat 4,48 juta ton hingga 30 September 2026.
Sepanjang Januari hingga September 2026, total penyaluran CBP telah mencapai 2,73 juta ton untuk berbagai kebutuhan pemerintah.
Penyaluran tersebut mencakup SPHP Januari-Februari sebanyak 221,05 ribu ton dan SPHP Maret-September sebesar 828 ribu ton.
Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662,86 ribu ton dan tahap kedua mencapai 944 ribu ton.
Sementara itu, penyaluran untuk bantuan bencana dan kondisi darurat mencapai 13,3 ribu ton serta kebutuhan golongan anggaran sebesar 63,9 ribu ton.
Jika dibandingkan September 2025, penyaluran CBP melonjak 245 persen dari sebelumnya 790,8 ribu ton menjadi 2,73 juta ton.
Pada periode yang sama, stok beras pemerintah di Bulog meningkat 14,8 persen dari 3,9 juta ton menjadi 4,48 juta ton.
Dari sisi harga, BPS menilai kondisi cuaca turut memengaruhi pergerakan harga beras sepanjang September 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut pasokan beras mulai berkurang setelah periode puncak panen raya berakhir.
“Untuk kenaikan harga beras pada bulan September 2026, ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan beras setelah berakhirnya masa puncak panen raya.”
“Kemudian, juga ada kondisi kemarau yang lebih kering, terkait dengan adanya fenomena El Nino,” kata Ateng.
Kemarau yang lebih kering juga berdampak pada kegiatan tanam serta menghambat pasokan gabah dari sejumlah sentra produksi menuju penggilingan.
“Tentunya (kemarau) ini turut membatasi dari kegiatan untuk menanam dan juga terjadi pada beberapa di sentra produksi, sehingga ada pasokan gabah yang masuk ke penggilingan menjadi ada hambatan atau terbatas,” jelas Ateng lagi.
Meski El Nino berdampak terhadap pasokan, luas panen padi 2026 masih diproyeksikan lebih baik dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024.
BPS memperkirakan luas panen padi Januari-November 2026 mencapai 10,56 juta hektare.
Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan luas panen 2023 sebesar 9,86 juta hektare dan 2024 yang mencapai 9,69 juta hektare.
Di tengah dinamika harga beras, kesejahteraan petani padi juga menunjukkan perkembangan positif pada September 2026.
Indeks harga yang diterima petani padi tercatat 155,61 atau menjadi level tertinggi dalam delapan tahun terakhir.***
