JAKARTA – Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi tahap penting setelah regulasi tersebut disahkan. Pengawalan terhadap implementasi aturan diperlukan untuk memastikan mekanisme perampasan hingga pengelolaan aset berjalan sesuai tujuan pemberantasan korupsi.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan UU Perampasan Aset merupakan regulasi baru yang pelaksanaannya masih perlu dilihat secara langsung di lapangan.
Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu ikut mengawal penerapan aturan tersebut, termasuk memperhatikan penyusunan aturan turunan yang akan mengatur mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan.
“Ini undang-undang baru, ini uji coba yang dilakukan oleh DPR sekarang, eksekusi di lapangannya masih menunggu waktu dan kita tentu akan sama-sama mengawal ini dalam proses eksekusi di lapangan dari RU ini,” kata Lucius.
Dia menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan aset setelah dirampas negara. Sebab, undang-undang masih memberikan gambaran umum mengenai aset yang dapat dirampas, sedangkan pengaturan teknisnya akan diperjelas melalui ketentuan lanjutan.
“Saya kira itu nanti pasti masih ada aturan turunannya setelah undang-undang itu disahkan. Kan harus ada peraturan turunan untuk memastikan bagaimana aset-aset itu dikelola,” ujarnya.
Lucius menilai pengelolaan aset perlu mendapat perhatian agar hasil perampasan benar-benar memberikan manfaat bagi negara. Aturan turunan nantinya diharapkan dapat menjelaskan apakah aset yang dirampas akan menjadi pendapatan negara atau dikelola melalui mekanisme lainnya.
Selain pengawasan implementasi, dia juga menilai keterbukaan informasi dalam proses pembentukan regulasi menjadi bagian penting untuk memperluas keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, publik membutuhkan akses terhadap dokumen pembahasan agar dapat memahami substansi aturan sekaligus memberikan masukan secara lebih bermakna.
“Kalau DPR secara leluasa membuka draft RU itu ke publik dan dari draft itu kemudian publik diharapkan bisa memberikan masukan. Itu yang belum dilakukan DPR secara maksimal,” ungkapnya.
Meski demikian, Lucius memahami bahwa penyusunan regulasi memiliki tantangan tersendiri. Dia berharap pelaksanaan UU Perampasan Aset dapat terus dikawal dan dievaluasi sehingga aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa ruang pengujian materi undang-undang melalui mekanisme hukum tetap tersedia apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketentuan yang perlu diperbaiki. (Fanny Marizka – Garuda TV )