JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya menuntaskan pembahasan tingkat pertama di DPR RI setelah melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan berbagai kalangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Komisi III DPR RI telah menyetujui RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).
Tahapan berikutnya adalah pembahasan tingkat dua melalui rapat paripurna terdekat sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
87 Kali RDPU Sejak September 2025
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, proses penjaringan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset sudah berlangsung sejak September 2025.
Selama proses tersebut, Komisi III secara konsisten menggelar sedikitnya dua RDPU setiap pekan untuk menerima pandangan masyarakat, pakar, dan organisasi.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” kata Habiburokhman.
Menurut dia, intensitas konsultasi tersebut menunjukkan upaya DPR melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.
Cegah Perampasan Aset Jadi Alat Kekuasaan
Selain memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, RUU ini juga memuat perlindungan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan, sejumlah ketentuan telah dirancang untuk mencegah aturan tersebut digunakan secara sewenang-wenang, termasuk sebagai sarana pemerasan maupun kepentingan kekuasaan.
“Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” kata dia.
Menunggu Pengesahan dalam Rapat Paripurna
Persetujuan tingkat pertama menjadi tahapan penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset yang telah dibahas sejak 2025.
Kini, perhatian tertuju pada rapat paripurna DPR RI yang akan menjadi forum pengambilan keputusan tingkat kedua untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang.
Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna, meskipun pembahasan di tingkat Komisi III telah dinyatakan selesai.***