JAKARTA – Pemerintah perlu menyiapkan aturan turunan yang mengatur mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara setelah Undang-Undang (UU) Perampasan Aset disahkan. Ketentuan teknis tersebut diperlukan agar pemanfaatan aset hasil kejahatan memiliki arah dan tata kelola yang jelas.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan undang-undang pada dasarnya telah memberikan gambaran mengenai aset yang dapat dirampas negara. Namun, pengaturan lebih terperinci mengenai pemanfaatan aset tersebut masih membutuhkan aturan lanjutan.
“Saya kira itu nanti pasti masih ada aturan turunannya setelah undang-undang itu disahkan. Kan harus ada peraturan turunan untuk memastikan bagaimana aset-aset itu dikelola,” kata Lucius.
Menurutnya, aturan turunan akan menjadi bagian penting karena menentukan mekanisme pengelolaan aset setelah berhasil dirampas negara. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah apakah aset tersebut nantinya langsung masuk sebagai pendapatan negara atau menggunakan skema pengelolaan lainnya.
“Di aturan turunan itu nanti baru akan terlihat ke mana aset-aset itu dikelola. Apakah langsung jadi pendapatan negara atau seperti apa,” ujarnya.
Lucius menjelaskan, UU Perampasan Aset secara umum mencakup aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, baik yang telah ditetapkan melalui proses hukum di pengadilan maupun yang belum.
Meski demikian, menurutnya, pengaturan mengenai pengelolaan aset tidak cukup hanya berhenti pada proses perampasan. Negara juga perlu memastikan aset yang telah dikuasai dapat dikelola secara tepat.
Dia mengingatkan bahwa tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar aset yang berhasil dirampas tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Lucius menilai implementasi UU Perampasan Aset nantinya menjadi tahap penting yang perlu diperhatikan bersama. Selain aturan teknis, masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawal pelaksanaannya.
“Ini undang-undang baru, ini uji coba yang dilakukan oleh DPR sekarang, eksekusi di lapangannya masih menunggu waktu dan kita tentu akan sama-sama mengawal ini dalam proses eksekusi di lapangan,” tuturnya.
Dia berharap aturan turunan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme pengelolaan aset sehingga tujuan pengembalian aset kepada negara dapat tercapai secara optimal. (Fanny Marizka – Garuda TV )