BEIRUT – Pemerintah Lebanon meminta Amerika Serikat meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghentikan serangan di Lebanon selatan, meskipun kedua negara telah menyepakati kerangka kerja untuk mengatur keamanan kawasan.
Permintaan itu disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun saat berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Kamis, 15 Oktober 2026 seperti dilansir Anadolu.
Dalam pembicaraan tersebut, Aoun mendesak Washington memastikan Israel menjalankan seluruh ketentuan kesepakatan yang dimediasi AS, termasuk menghentikan operasi militer yang mengancam keselamatan warga sipil.
Aoun juga meminta Israel menghentikan operasi pembersihan lahan dan membuka akses bagi petani agar mereka dapat kembali menggarap ladang tanpa ancaman serangan.
Presiden Lebanon menegaskan bahwa petani harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan di tengah situasi keamanan yang masih belum stabil.
Di sisi lain, Aoun menyampaikan bahwa militer Lebanon dan aparat keamanan terus menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban serta memperkuat kendali negara atas wilayahnya.
Upaya tersebut meliputi pencegahan unjuk kekuatan kelompok bersenjata, penyitaan senjata dan amunisi ilegal, serta pemberantasan penyelundupan.
Aoun turut menegaskan bahwa proses hukum terhadap berbagai pelanggaran tetap berjalan melalui otoritas peradilan dan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Desakan Beirut muncul di tengah dampak kemanusiaan yang berat akibat serangan Israel di Lebanon selatan sejak awal Maret 2026.
Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 4.300 orang dan memaksa lebih dari satu juta penduduk meninggalkan tempat tinggal mereka.
Sebelumnya, Beirut dan Tel Aviv menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada Juni 2026 dengan mediasi Amerika Serikat.
Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Lebanon serta pelucutan senjata Hizbullah sebagai bagian dari pengaturan keamanan.
Namun, berlanjutnya serangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan serius di lapangan.
Pemerintah Lebanon kini mengandalkan tekanan diplomatik Washington untuk mendorong Israel menghormati komitmen yang telah disepakati dan mencegah bertambahnya korban sipil.***