JAKARTA — Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan secara menyeluruh. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah program yang diluncurkan maupun tingkat realisasinya, tetapi juga harus mengukur dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menegaskan pentingnya melihat keberhasilan kebijakan publik melalui hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Dikusi & Refleksi: Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar Arus Survei Indonesia di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam pemaparannya, Ali menguraikan tiga indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan publik, yakni output, outcome, dan impact. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan, tetapi memiliki fokus penilaian yang berbeda dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan.
“Dalam kajian yang dilakukan ASI, ketika kita melihat dari sisi kebijakan publik itu ada tiga variabel, yaitu output, outcome, dan impact. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo ini output-nya sudah bagus dan terlihat, akan tetapi outcome perlu ditingkatkan,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti program yang berhasil dijalankan, layanan yang disediakan, hingga fasilitas yang dibangun. Sementara itu, outcome mengukur perubahan dan manfaat yang muncul setelah program tersebut diimplementasikan. Adapun impact merujuk pada dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Ketiga indikator tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kinerja pemerintahan. Sebab, keberhasilan merealisasikan program, mencapai target kegiatan, menyerap anggaran, atau menyediakan fasilitas belum tentu berbanding lurus dengan penyelesaian persoalan yang menjadi sasaran kebijakan.
Dalam sektor pendidikan, misalnya, pembangunan sekolah merupakan salah satu bentuk output kebijakan pemerintah. Namun, keberhasilannya perlu diukur lebih jauh melalui peningkatan pemerataan akses pendidikan, kualitas proses pembelajaran, serta kemampuan akademik siswa. Dalam jangka panjang, dampak kebijakan tersebut diharapkan tercermin pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, peningkatan outcome tidak semata-mata menuntut pemerintah untuk meluncurkan lebih banyak program baru. Perbaikan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, ketepatan sasaran program, serta pemanfaatan data evaluasi menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Diskusi refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis; serta Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia.
Melalui evaluasi ini, capaian dua tahun pemerintahan diharapkan dapat dilihat secara lebih komprehensif, baik dari sisi keberhasilan program maupun tantangan yang masih perlu diselesaikan. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh apa yang telah dilaksanakan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
