JAKARTA – Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 306.309 kasus per 18 Oktober 2026. Pemerintah merespons lonjakan tersebut dengan mengaktifkan kembali posko kesehatan darurat, menyalurkan bantuan medis, hingga menyediakan rumah oksigen untuk membantu warga menghadapi paparan kabut asap.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, penanganan kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah di tengah dampak karhutla. Posko kesehatan diaktifkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dinas kesehatan, serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
“Pemerintah dalam hal ini BNPB, kemudian Dinas Kesehatan juga telah mengaktifkan kembali posko-posko kesehatan darurat di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, kemudian BNPB dan BPBD,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Pengaktifan posko tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah terdampak, terutama kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, jumlah kasus ISPA mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Per 14 Oktober 2026, kasus tercatat sebanyak 277.075. Angka tersebut bertambah menjadi 306.309 kasus berdasarkan pemutakhiran data pada 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
Pemerintah Siapkan Rumah Oksigen dan Bantuan Medis
Selain mengaktifkan posko kesehatan, pemerintah menggandeng sejumlah lembaga filantropi untuk memperluas bantuan kepada masyarakat terdampak karhutla. Bantuan yang disiapkan meliputi masker, oksigen portabel, serta fasilitas rumah oksigen.
Rumah oksigen disiapkan sebagai tempat perlindungan bagi warga yang membutuhkan penanganan pernapasan di tengah paparan asap. Fasilitas ini dirancang agar terlindung dari masuknya asap sehingga masyarakat dapat memperoleh udara yang lebih aman.
Sugiono mengatakan, kolaborasi dengan lembaga filantropi menjadi salah satu upaya untuk mendukung penanganan kesehatan di lapangan.
“Bekerja sama dengan beberapa filantropi untuk melakukan pembagian masker, kemudian pemberian oksigen portabel, kemudian juga penyediaan apa yang disebut dengan rumah oksigen,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memantau kebutuhan layanan medis di daerah terdampak. Langkah ini mencakup pemenuhan kebutuhan puskesmas serta penyaluran logistik dan obat-obatan agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.
Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan selama kondisi darurat karhutla berlangsung.
Kasus ISPA pada Anak Tembus 146 Ribu
Berdasarkan data Kemenkes, anak-anak menjadi salah satu kelompok dengan jumlah kasus ISPA tertinggi di wilayah terdampak karhutla.
Dari total 306.309 kasus yang tercatat, sebanyak 69.015 kasus terjadi pada kelompok balita berusia 0–5 tahun. Sementara itu, kelompok anak berusia 6–9 tahun mencatatkan 77.022 kasus.
Jika digabungkan, jumlah kasus ISPA pada kedua kelompok usia tersebut mencapai 146.037 kasus. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah anak yang tercatat mengalami ISPA di wilayah terdampak.
Selain anak-anak, kelompok lanjut usia (lansia) juga mencatatkan puluhan ribu kasus. Kemenkes melaporkan sebanyak 49.680 kasus ISPA pada kelompok usia tersebut.
Adapun pada kelompok penderita yang memiliki riwayat penyakit asma, tercatat 22 kasus.
Data harian juga menunjukkan penambahan kasus masih berlangsung. Pada 17 Oktober 2026, tercatat 2.778 kasus baru, sedikit lebih rendah dibandingkan penambahan pada hari sebelumnya yang mencapai 2.808 kasus.
Meski penambahan harian tersebut menurun, jumlah kumulatif kasus tetap meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla.
Pemerintah Kucurkan Bantuan Rp1,235 Triliun
Di tengah upaya menangani dampak kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk mendukung penanganan karhutla di daerah.
Sugiono menyampaikan, penyaluran bantuan pemerintah pusat dilakukan dalam dua tahap. Tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10/2026).
“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1,235 triliun,” ungkapnya.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung perlindungan masyarakat sekaligus menopang operasional penanganan kebakaran di lapangan.
Pemerintah juga mengerahkan sekitar 71.000 personel gabungan untuk menangani titik-titik api yang masih membara. Pengerahan personel ini menjadi bagian dari upaya pengendalian karhutla yang turut berdampak pada kesehatan masyarakat akibat asap yang ditimbulkan.
Dengan penanganan yang mencakup pemadaman kebakaran dan pelayanan medis, pemerintah berupaya menekan dampak karhutla terhadap warga di wilayah terdampak.
Masyarakat yang berada di kawasan terdampak diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan dan memanfaatkan fasilitas posko kesehatan yang tersedia. Langkah pencegahan tersebut diperlukan untuk mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak, balita, lansia, serta warga dengan riwayat gangguan pernapasan.
