JAKARTA — Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menilai keberhasilan program strategis pemerintah dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergantung pada kemampuan jajaran pembantu presiden menerjemahkan visi dan kebijakan ke dalam pelaksanaan di lapangan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum GCP Kurniawan dalam Dialog Nasional Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Kuningan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kurniawan mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, sejumlah program strategis telah dijalankan, mulai dari upaya mencapai swasembada pangan dan energi hingga pemberantasan korupsi serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pak Prabowo sudah banyak berbuat. Pak Prabowo sudah begitu berani melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Kurniawan.
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan, visi besar presiden berpotensi tidak mencapai sasaran apabila para menteri dan pejabat terkait gagal menerjemahkannya menjadi kebijakan operasional yang efektif.
“Sehebat apa pun program dan cita-cita Prabowo, jika pelaksanaannya berantakan oleh pembantu yang tidak bisa menjabarkan pikiran Prabowo ke lapangan, maka akan terjadi mis antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pembantu Prabowo harus benar-benar bisa mengaplikasikan visi tersebut,” katanya.
Di sektor energi, Kurniawan menyoroti upaya pemerintah mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Ia menyebut produksi biodiesel dari kelapa sawit telah mencapai 170 juta liter. Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam forum tersebut dan memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai periode produksi serta jenis biodiesel yang dimaksud.
Selain sektor energi, GCP turut menyoroti pelaksanaan program MBG yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Kurniawan menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, sehingga persoalan dalam pelaksanaannya perlu ditangani tanpa mengabaikan tujuan utama kebijakan.
Ia berpendapat, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dievaluasi dengan menitikberatkan pada pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
“Jika sempat terjadi banyak blunder, itu bukan karena programnya yang salah, melainkan pelaksananya yang harus dipenjara. Dengan dipimpin oleh Pak Sudaryono sebagai leader, diharapkan MBG bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan,” ujarnya.
Kurniawan juga menyoroti pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda pemerintah yang dinilai membutuhkan keberanian politik. Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan.
“Ini adalah program yang sangat berani, di mana kita semua tahu bahwa selama ini banyak kasus korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum karena adanya backup dari oknum-oknum tertentu. Di zaman Prabowo, siapa pun yang melakukan korupsi pasti disikat, dilibas, dan dimasukkan ke penjara,” katanya.
Ia mengaitkan dinamika sosial-politik yang berkembang belakangan ini dengan kemungkinan adanya pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian Kurniawan. Ia tidak merinci pihak yang dimaksud maupun menyampaikan bukti spesifik untuk mendukung dugaan adanya upaya sistematis dalam membangun opini negatif terhadap pemerintah.
“Situasi yang kurang nyaman tersebut bukan salah Prabowo, tetapi merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini melakukan kegiatan nakal, maling uang rakyat, maling anggaran, yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kebijakan Prabowo,” pungkasnya.
